Pollycarpus Bebas, LBH Ingin Tagih Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pollycarpus Budihari Priyanto memasuki taksi saat keluar dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, 29 November 2014. Mantan pilot Garuda itu mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani delapan tahun masa hukuman dari vonis 14 tahun penjara. TEMPO/Prima Mulia

    Pollycarpus Budihari Priyanto memasuki taksi saat keluar dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, 29 November 2014. Mantan pilot Garuda itu mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani delapan tahun masa hukuman dari vonis 14 tahun penjara. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Muhammad Isnur mengatakan lembaganya berencana bertemu dengan Presiden Joko Widodo terkait dengan pembebasan bersyarat yang diterima Pollycarpus Budihari Priyanto. Pollycarpus adalah terpidana pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib.  

    "Ada penantian panjang agar kasus Munir ini segera diselesaikan, jadi jangan sampai berhenti di tengah jalan. Kami ingin ada pengkajian ulang kasus ini oleh Kemenkumham," ujar Isnur, Sabtu, 29 November 2014, ihwal tujuan LBH bertemu dengan Presiden Jokowi.

    Menurut Isnur, kasus Munir masih menyimpan misteri. Saat ini baru Pollycarpus yang mendapat hukuman. Sedangkan aktor di balik pembunuhan itu belum sedikit pun tersentuh. (Baca juga: Pollycarpus Bebas, Kematian Munir Tetap Misteri)

    Pollycarpus dinyatakan bebas bersyarat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah delapan tahun mendekam di tahanan. Kemarin, dia meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. (Baca juga: Bebas Bersyarat, Pollycarpus Hirup Udara Bebas)

    Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta menuturkan pembebasan bersyarat memang hak Pollycarpus. Namun hal tersebut tidak bersifat absolut. Lagi pula, kata Febi, bebas bersyarat  harus memperhatikan syarat substantif, yaitu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

    "Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007," ujar Febi.

    ISTMAN M.P. 

    Berita lain:
    3 Cerita Manis dan Pahit Malaysia di Era Jokowi

    Posisi Jokowi Digeser Joshua Wong di Polling Time 

    Wanita Ini Jadi Penguasa Nomor Dua di Korea Utara



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.