Libur Natal, Penumpang Kereta Naik 3 Persen

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah Penumpang Kereta api ekonomi Matarmaja jurusan Malang-Jakarta tiba di Stasiun Senen, Jakarta, 3 Agustus 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Sejumlah Penumpang Kereta api ekonomi Matarmaja jurusan Malang-Jakarta tiba di Stasiun Senen, Jakarta, 3 Agustus 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Bandung - Direktur Komersial PT Kereta Api Indonesia Bambang Eko Martono mengatakan penumpang kereta selama masa angkutan liburan Natal dan tahun baru diperkirakan menembus 3.859.788 penumpang. "Volume penumpang tahun lalu 3.815.740 orang. Tahun ini akan naik 3 persen," ujarnya dalam konferensi pers di Bandung, Kamis, 27 November 2014.

    Menurut dia, PT Kereta Api menambah jumlah kereta tambahan selama masa angkutan liburan Natal dan tahun baru, yakni 17 hari, sejak 20 Desember 2014 hingga 5 Januari 2015. "Penambahan volume penumpang itu karena ada penambahan kereta. Tahun lalu, hanya lima rangkaian kereta. Tahun ini, ada sepuluh rangkaian kereta," tuturnya. (Baca: Mulai 1 Januari, Harga Tiket Kereta Api Naik)

    Kereta tambahan tahun ini adalah Argo Lawu tambahan (Gambir-Solo), Lodaya tambahan (Bandung-Solo), Kutojaya Utara (Pasar Senen-Semarang), Kamandaka II (Semarang-Purwokerto), Madiun tambahan (Madiun-Pasar Senen), Jaka Tingkir (Purwosari-Pasar Senen), Cirebon Ekspres fakultatif (Cirebon-Gambir), Cirebon Ekspres Eks Senja Solo (Cirebon-Pasar Senen), serta Argo Jati tambahan (Cirebon-Gambir). "Seat yang tersedia untuk tambahan itu seluruhnya 11.632 tempat duduk per hari," katanya.

    Bambang menuturkan semua kereta tambahan yang dioperasikan PT Kereta Api menghadapi masa angkutan Natal dan tahun baru nanti bukan kereta yang mendapat subsidi tarif oleh pemerintah atau non-PSO (public service obligation). "Ada kereta api ekonomi, tapi semuanya non-PSO," ujarnya. (Baca: Kereta Telat, Penumpang Dapat Kompensasi)

    Selanjutanya: Perkiraan puncak lonjakan penumpang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.