TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menghukum bekas Ketua Mahkamah Konsitusi Akil Mochtar dan bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan tidak boleh menerima kunjungan dari keluarga selama sebulan.
Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan mereka dikenakan sanksi karena memprotes aturan Rutan KPK. (Baca: Menteri Desa Gandeng KPK Awasi Program Rp 1 M )
Protes itu disampaikan melalui surat yang ditangani Akil, Anas, Mamak Jamaksari, Teddi Renyut, dan Kwee Cahyadi Kumala.
"Yang empat orang memberikan klarifikasi kemudian mencabut pernyataannya," ujar Johan di kantornya, Kamis, 27 November 2014.
Kendati demikian, empat orang itu tetap dihukum tak boleh dikunjungi keluarga selama dua pekan. (Baca: DPR Konsultasi MK Soal Seleksi Pimpinan Baru KPK )
Di dalam surat itu, kata Johan, terdapat protes larangan membawa buku kecuali lima eksemplar. "Dalam praktiknya, bukunya yang disampaikan itu kami temukan ada ruang penyimpanan. Tengahnya dilubangi," ujarnya.
Akil dan Anas, menurut Johan, juga menuding KPK melakukan penindasan intelektual. Bahkan, perlakuan terhadap tahanan KPK dianggap lebih buruk dari zaman Belanda.
"Koran pun ada di ruangan tahanan mereka, artinya mereka dapat akses," kata Johan.
Berikut ini surat lengkap Anas dan Akil:
Jakarta, 23 Oktober 2014
Perihal permasalahan di Rutan KPK
Kepada Yth
Kepada Rutan Cabang KPK
di tempat
Dengan hormat,
Sesuai dengan pengumuman yang ditandatangani oleh Kepala Rutan Cabang KPK tertangal 21 Oktober 2014 yang intinya adalah larangan kepada tahanan untuk membawa barang-barang, KECUALI perlengkapan mandi, perlengkapan cuci, perlengkapan ibadah, pakaian pribadi maksimal 6 pasang, dan buku bacaan maksimal 5 eksemplar, serta perintah agar berkas perkara dan berkas-berkas lain yang terkait dengan perkara untuk dikeluarkan/dititipkan kepada penasihat hukum.
Maka kami para tahanan menyampaikan keberatan berkenaan dengan hal tersebut sebagai berikut:
1. Ketentuan yang diumumkan tersebut tidak menghargai dan bahkan bertentangan dengan hak-hak tahanan, baik menurut UU permasyarakatan, KUHAP maupun peraturan-peraturan lainnya
2. Larangan membawa buku bacaan, kecuali 5 eksemplar adalah bentuk penindasan intelektual dan pembodohan bahkan ketentuan ini lebih buruk dari pada pengelolaan tahanan pada zaman penjajahan Belanda dan awal revolusi kemerdekaan serta bertetangan dengan kebebasan dan hak warga negara untuk memperoleh informasi sesuai dengan UUD 1945.
3. Perintah agar berkas perkara dan berkas lain yang berkaitan dengan perkara dikeluarkan dan dititipkan kepada penasihat hukum, serta hanya bisa dibawa dan dibaca bersama penasihat hukum pada kunjungan sesuai jam kerja adalah perlakuan yang tidak adil dan melanggar hak para tahanan untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi proses penyidikan, penuntutan dan perisangan, menetapkan pembelaan, serta membuat memori banding maupun kasasi sesuai dengan KUHAP.
4. Buku, alat tulis, kursi, berkas perkara dan berkas-berkas lain yang terkait adalah bahan yang sangat penting bagi para tahanan untuk menulis pembelaan, memori banding/memori kasasi guna mencari keadilan. Menghalangi tersedianya hal-hal tersebut secara memadai adalah tindakan yang nyata-nyata melawan keadilan dan HAM.
5. Karena itulah, aturan, dan ketentuan untuk para tahanan yang diada-adakan dan ditambah-tambahkan tersebut agar segera dibatalkan. Segala ketentuan yang berlaku seharusnya disesuaikan dengan UU dan peraturan lain yang berlaku di Rutan pada umumnya.
6. Selama hal tersebut di atas, tindakan-tindakan yang berlebihan seperti larangan dikunjungi keluarga dalam waktu yang lama (berbulan-bulan), larangan berolahraga, larangan memasukkan koran, tidak tersedianya siaran televisi umum, termasuk tidak adanya respon yang cepat terhadap tahanan yang sakit darurat (emergency) dan aturan yang melarang keluarga mengirim makanan secara memadai, untuk segera dikoreksi.
Demikian surat ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian sepenuhnya oleh saudara. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami
1. M. Akil Mochtar
2. Anas Urbaningrum
3. Kwee Cahyadi Kumala
4. Mulat ME Manurung
5. Teddi Renyut
6. Mamak Jamaksari
Tembusan kepada yth
1. Pimpinan KPK
2. Komisi III DPR RI
3. Menteri Hukum dan HAM RI
4. Komnas HAM RI
5. Komisi Ombudsman Nasional
6. Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham
7. Kakanwil Hukum dan HAM DKI Jakart
8. Kalapas Kelas I Cipinang Jakarta Timur
LINDA TRIANITA
Terpopuler:
BBM Naik, Chatib: Alhamdulillah, Benar Sekali
Kelanjutan Petral Ditentukan Enam Bulan Lagi
Iklan Mastin Jadi Guyonan, Apa Kata Produsen?
Lelang Jabatan di ESDM Mulai Awal Desember
