TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin meyakini tidak akan ada pemboikotan terhadap pelaksanaan musyawarah nasional ketujuh di Bali.
Menurut Nurul, gencarnya intervensi berbagai pihak justru memberikan semangat tersendiri bagi anggota Golkar. (Baca: Nurul Arifin Anggap Pemecatan Ical Tak Sah)
"Justru menggugah dan menumbuhkan semangat kegolkaran kami," kata Nurul di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Kamis, 27 November 2014.
Dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Ketua Umum Aburizal Bakrie 'dikudeta'. Calon Ketua Umum Golkar, Agung Laksono, membentuk Presidium Penyelamatan Golkar.
Presidium ini memutuskan musyawarah nasional digelar pada 15 Januari mendatang di Jakarta. (Baca: Kisruh Golkar, Akbar Ingin Bertemu Agung)
Kabarnya, anggota presidium Golkar tidak akan menghadiri munas yang diselenggarakan di Bali.
Mereka menilai ARB telah gagal menjalankan munas secara demokratis. ARB dinilai tidak konsisten karena mengubah jadwal munas ketujuh yang tidak sesuai dengan rekomendasi Munas 2009 di Riau. (Baca: Menkopolhukam Bantah Larang Munas Golkar di Bali)
Menurut Nurul, keputusan munas ketujuh berdasarkan keputusan rapat pimpinan nasional di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Nurul mengaku tidak khawatir meski ada munas tandingan dari presidium.
"Kami tetap mengacu pada konstitusi partai dan DPP yang sah menurut konsitusi," ujar juru bicara DPP Golkar itu. (Baca: Pengamat: JK Tarik Golkar ke Pemerintah)
Kata Nurul, semua ketua dan anggota partai diundang. Namun masih ada dua petinggi Golkar yang telah menyatakan kehadirannya pada munas di Bali. Di antaranya M.S. Hidayat dan Erlangga Hartanto.
"Yang lain belum ada kabar, tapi semuanya diundang supaya asas transparansi dan demokrasi tercipta."
DEWI SUCI RAHAYU
Berita terpopuler lainnya:
Chatib Basri Bocorkan Cerita BBM Naik Era SBY
Adnan Buyung Minta KPK Dibubarkan Saja
Jokowi: Siapa Bilang Melarang Menteri ke DPR
