Menteri Susi Diminta Gandeng Nelayan Awasi Laut  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti  saat berpose dalam sesi foto bersama dengan sejumlah kabinet kerja Jokowi dan Presiden Joko Widodo beserta Jusuf Kalla di Istana Merdeka, Jakarta, 27 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat berpose dalam sesi foto bersama dengan sejumlah kabinet kerja Jokowi dan Presiden Joko Widodo beserta Jusuf Kalla di Istana Merdeka, Jakarta, 27 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Nelayan pesisir selatan Gunung Kidul yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Gunung Kidul berharap dilibatkan dalam program pemerintah memerangi pencurian ikan dari nelayan asing.

    "Keterlibatan itu misalnya membentuk satuan petugas di jajaran kelompok nelayan agar bisa saling berkoordinasi satu sama lain jika ada kasus di wilayah," kata Ketua Himpunan Nelayan Gunung Kidul Rujimanto kepada Tempo, Rabu, 26 November 2014. (Baca juga: Janji Menteri Susi untuk Nelayan Bengkulu)

    Perhimpunan nelayan merasa senang dengan program Kementerian Kelautan Perikanan di bawah Menteri Susi Pudjiastuti saat ini yang dinilai cukup peduli dengan kondisi kelautan dan perikanan. Misalnya, Susi menindak tegas kapal-kapal asing dengan cara menenggelamkannya jika diketahui mencuri di wilayah laut Indonesia. (Baca juga: Pengusaha Dukung Menteri Susi Tenggelamkan Kapal)

    Menurut Rujimanto, pesisir selatan Gunung Kidul memiliki banyak titik rawan untuk melintasnya kapal asing. Akan tetapi, Rujimanto menganggap pengawasan titik rawan tersebut belum maksimal. (Baca juga: Menteri Susi: Kapal Tak Taat Aturan, Get Out!)

    Hal itu digambarkan Rujimanto dengan banyaknya imigran gelap yang mencoba menyeberang melalui titik pendaratan kapal di Gunung Kidul menuju Pulau Christmas, Australia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.