Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi: Siapa Bilang Melarang Menteri ke DPR

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Gubenur DKI Jakarta sekaligus Presiden terpilih Joko Widodo membacakan surat pegunduran diri di rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, 2 Oktober 2014. Setelah pengunduran diri Jokowi, secara otomatis Basuki Tjahaja Purnama selaku wakil naik menjadi Gubenur. TEMPO/Dasril Roszandi
Gubenur DKI Jakarta sekaligus Presiden terpilih Joko Widodo membacakan surat pegunduran diri di rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, 2 Oktober 2014. Setelah pengunduran diri Jokowi, secara otomatis Basuki Tjahaja Purnama selaku wakil naik menjadi Gubenur. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Bengkulu - Presiden Joko Widodo mengklarifikasi kabar pelarangan menteri ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Jokowi, dirinya tak pernah melarang para menteri untuk bertemu dan memenuhi panggilan DPR. (Baca: Menteri Jokowi Nongol, Pimpinan DPR: Terima Kasih)

"Saya hanya meminta para menteri menunggu hingga perseteruan di Senayan selesai dulu," kata Jokowi saat dijumpai di Bengkulu, Rabu, 26 November 2014. Jokowi menjelaskan arahan itu tertuang dalam surat tertanggal 4 November 2014. "Waktu itu kondisi di DPR sedang ramai-ramainya antara koalisi dengan koalisi." (Baca: Daftar Menteri Jokowi yang Boikot Rapat DPR)

Jokowi membantah jika surat tersebut dianggap sebagai larangan bagi para menteri untuk datang dan memenuhi panggilan DPR. Jokowi menegaskan hanya mengimbau agar menteri menunggu hingga DPR menyelesaikan konflik internal mereka terlebih dahulu. "Bukan dilarang, siapa bilang melarang. Menunggu hingga DPR selesai. Jika dipanggil silakan," ujar Jokowi melanjutkan. (Baca: 3 Perseteruan Heboh Presiden Jokowi Versus DPR)

Ketika membuat surat itu, Jokowi mengaku penjelasan dari pemerintah akan sia-sia karena jika datang pada kubu ini keliru, dan kubu satunya juga keliru. "Jika kami dipanggil ke kubu ini keliru, dan ke kubu satunya juga keliru. Jika hari ini (konflik di DPR) selesai, dipanggil silakan datang," kata Jokowi. (Baca juga: Menteri Tak ke DPR, Fadli Zon: Enggak Mau Anggaran?)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

PHESI ESTER JULIKAWATI

Topik terhangat:
Golkar Pecah | Interpelasi Jokowi | Ritual Seks Kemukus | Susi Pudjiastuti

Berita terpopuler lainnya:

Pleno Golkar Pecat Ical dan Idrus Marham
Enam Tokoh Ini Disebut-sebut Bakal Jadi Wakil Ahok
Tiga Politikus Ini Doyan Bikin Interpelasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

1 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

Djarot Saiful Hidayat berharap RUU Wantimpres tidak dimanfaatkan untuk berbagi-bagi jabatan.


KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

2 jam lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

KPK menyatakan akan mendampingi pansus haji DPR jika ditemukan adanya indikasi korupsi.


Ini 12 Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM yang Lulus Seleksi KY

3 jam lalu

Anggota Komisi Yudisial (KY) melakukan wawancara terbuka kepada sejumlah calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung tahun 2024, 8 Juli 2024. Tempo/Maulani Mulianingsih
Ini 12 Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM yang Lulus Seleksi KY

Komisi Yudisial mengumumkan 12 nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM.


Bamsoet Dukung Rencana DPR Mengubah Nomenklatur Wantimpres Menjadi DPA

4 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia sekaligus Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi Prof. Abdul Bari Azed, di Jakarta, Kamis 11 Juli 2024.
Bamsoet Dukung Rencana DPR Mengubah Nomenklatur Wantimpres Menjadi DPA

Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendukung rencana DPR RI mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).


Menko Perekonomian Bantah Sinyal Pembatasan BBM Bersubsidi dari Luhut, Ini Profil Airlangga Hartarto

4 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin 24 Juli 2023. Pemeriksaan Airlangga terkait dengan penggalian informasi lebih lanjut pascapenetapan 3 perusahaan sawit sebagai tersangka korporasi perkara dugaan korupsi minyak goreng pada 15 Juni 2023 lalu. TEMPO/Subekti.
Menko Perekonomian Bantah Sinyal Pembatasan BBM Bersubsidi dari Luhut, Ini Profil Airlangga Hartarto

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah sinyal yang diberikan Luhut soal adanya pembatasan BBM bersubsidi dalam waktu dekat.


Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Wewenang DKPP Pecat Ketua KPU Bermasalah

5 jam lalu

Pemecatan Hasyim bermula ketika ia dilaporkan ke DKPP RI oleh LKBH-PPS FH UI dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Kuasa Hukum korban menjelaskan bahwa perbuatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Menurut kuasa hukum korban, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebagai teradu mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada korban. TEMPO/Subekti
Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Wewenang DKPP Pecat Ketua KPU Bermasalah

Jokowi menandatangani Keppres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari. Begini bunyinya.


Banyak Calo Tiket, Anggota DPR Kritik Pelni

5 jam lalu

Dua petugas PT Pelni melayani registrasi tiket para pemudik yang hendak balik ke Kumai, Kalimantan Tengah dengan KM Awu milik PT Pelni di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Sabtu 20 April 2024. Puncak arus balik di Pelabuhan Tanjung Emas diperkirakan akhir pekan ini karena pemudik menunggu tradisi Syawalan dulu di kampung.  Tempo/Budi Purwanto
Banyak Calo Tiket, Anggota DPR Kritik Pelni

Anggota DPR mengkritik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni karena banyaknya calo tiket kapal penumpang.


Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

5 jam lalu

Hasyim Asy'ari berterima kasih kepada DKPP yang telah memberhentikannya dari jabatan sebagai Ketua KPU.
Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

Sejumlah pihak menanggapi keputusan Jokowi yang resmi memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ini respons Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR


Analis Ekonomi Apindo Paparkan IKN dan Utang Jatuh Tempo akan Perberat Beban APBN Prabowo

5 jam lalu

Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, di Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (24/8/2021). ANTARA/HO-Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Analis Ekonomi Apindo Paparkan IKN dan Utang Jatuh Tempo akan Perberat Beban APBN Prabowo

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo menghawatirkan pengelolaan fiskal era Prabowo yang dibebani pembangunan IKN dan utang jatuh tempo


Istana Respons Tudingan Djarot PDIP Soal Keluarga Jokowi di Pilkada 2024

6 jam lalu

Grace Natalie Diberi Tugas di Pemerintahan oleh Presiden Jokowi
Istana Respons Tudingan Djarot PDIP Soal Keluarga Jokowi di Pilkada 2024

Istana tanggapi pernyataan Djarot PDIP tentang Jokowi menyiapkan keluarganya maju di kontestasi politik. Isu dinasti politik sengaja digelindingkan.