Jokowi: Puluhan Kali BBM Naik Tidak Interpelasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan), menghadiri pertemuan dengan gubernur seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jabar, 24 November 2014. Pertemuan tersebut guna membahas agenda pembangunan Indonesia ke depan guna meningkatkan interkoneksi wilayah-wilayah di nusantara. ANTARA/Andika Wahyu

    Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan), menghadiri pertemuan dengan gubernur seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jabar, 24 November 2014. Pertemuan tersebut guna membahas agenda pembangunan Indonesia ke depan guna meningkatkan interkoneksi wilayah-wilayah di nusantara. ANTARA/Andika Wahyu

    TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo enggan mengomentari soal rencana penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat atas kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Rencana interpelasi ini digalang partai yang tergabung dalam Koalisi Prabowo. (Baca: 10 Tahun Presiden, SBY Bakar Subsidi BBM Rp 1.300 T)

    "Aah, berapa puluh kali kita menaikkan harga BBM, apa pernah yang namanya interpelasi itu?" kata Jokowi di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 24 November 2014. "Hah? Apa pernah? Saya tanya, apa pernah?" Wartawan pun menimpali. "Sejauh ini belum," ujar wartawan. "Nah!" kata Jokowi sambil tertawa. (Baca: Interpelasi Jokowi, Ibas Pakai Alasan SBY)

    Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo optimistis dapat mengumpulkan tanda tangan lebih dari setengah anggota Dewan agar mereka mendukung usulan penggunaan hak interpelasi. "Kami yakin bisa mengumpulkan 300 tanda tangan," kata Bambang, Ahad, 23 November 2014. (Baca: Jokowi Dianggap Enggak Ngerti Aturan dan Imbas BBM Naik)

    Hak interpelasi bisa diajukan kepada pimpinan Dewan untuk dibawa ke Sidang Paripurna DPR jika diusulkan oleh minimal 25 anggota Dewan yang berasal minimal dua fraksi. Adapun koalisi partai pendukung Prabowo menempati lebih dari setengah kursi total di DPR.

    PRIHANDOKO

    Terpopuler Dunia
    Salip Paus, Jokowi Masuk 10 Besar Voting TIME
    Tunisia Gelar Pilpres Pasca Arab Spring
    Satu WNI Jadi Korban Ledakan Tambang di Malaysia
    Gadis Iran Penonton Bola Voli Bebas dari Tahanan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.