34 Gubernur Tak Ingin Asal Dituduh Korupsi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo melayat ke rumah duka, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Abdullah Djabbar di Makassar, 4 September 2014. TEMPO/Fahmi Ali

    Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo melayat ke rumah duka, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Abdullah Djabbar di Makassar, 4 September 2014. TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan para gubernur yang tergabung di asosiasi sepakat untuk memberantas tindak korupsi. "Kami berharap tak ada lagi ruang dan celah bagi korupsi di dalam kehidupan pemerintahan," kata Syahrul dalam acara pengarahan Presiden Joko Widodo kepada para gubernur di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin, 24 November 2014.

    Namun, para gubernur berharap bahwa segala prosedur dan aturan penanganan tindak korupsi di lingkungan pemerintahan tetap ditegakkan. "Kami berharap tak ada ekspose perkara yang mendahului seluruh rangkaian proses penanganan," ujar Syahrul. (Baca: Jokowi Kumpulkan Seluruh Gubernur di Istana Bogor)

    Menurut dia, ekspose seperti ini bisa membuat para gubernur mengalami deligitimasi dan kehilangan wibawa pemerintahan. "Padahal belum tentu menjadi tersangka," ucap Syahrul. Ia mengatakan para gubernur berharap ada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan inspektorat jenderal kementerian dalam kasus yang melibatkan gubernur. "Proses ini diatur oleh undang-undang." (Baca: Hari Ini Jokowi Terima Curhat Para Gubernur)

    Syahrul mengatakan para gubernur merasa seperti dikerjai dalam kasus korupsi. "Kami sangat merasa, sepertinya kami digilir untuk dikenai, sehingga kami kehilangan akselerasi untuk mengembangkan terobosan-terobosan," ujarnya. "Kalau kami korupsi, penjarakan kami. Tapi kalau tidak, kami butuh orang atau kekuatan untuk melindungi kami." (Baca: Jokowi Undang Ahok Curhat Soal Ibu Kota Hari Ini)

    Menurut dia, sering kali para gubernur dihakimi di media dalam sebuah kasus korupsi. "Padahal ini belum tentu benar," kata Syahrul. "Penjarakan kami, hukum mati kami, kalau itu kami lakukan." Tapi kalau tidak, ia melanjutkan, "Diskresi seorang kepala daerah adalah bagian dari kewenangan. Sulit kami mengambil sikap dan itu yang terjadi selama ini."

    Para gubernur, kata Syahrul, berharap pemanggilan yang dilakukan lembaga eksternal pemerintahan dilakukan melalui aparat pengawasan internal, kecuali bagi mereka yang tertangkap tangan. "Langsung tangkap tangan," ucapnya. "Kalau tidak begitu, ini membuat deligitimasi pemerintah dan saling menjatuhkan wibawa."

    Adapun acara pengarahan Jokowi ini dihadiri 34 gubernur di seluruh Indonesia. Selain para gubernur, hadir juga sejumlah menteri kabinet, antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno; Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Adrinof Chaniago; dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Acara ini dimulai pukul 10.00 WIB.

    PRIHANDOKO

    Terpopuler:
    Warga Singapura Memuji Jokowi Presiden Masa Depan
    Pengamat: Jokowi seperti Sinterklas
    Salip Paus, Jokowi Masuk 10 Besar Voting TIME


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.