Menteri Yasonna Tak Hadiri Rapat di DPR  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly tidak menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 24 November 2014. Penyelenggaraan rapat tersebut berkaitan dengan persiapan penetapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Hari ini Yasonna berada di Istana Bogor. Dia mendampingi Presiden Joko Widodo menerima gubernur seluruh Indonesia. Kabar ketidakhadiran Yasonna disampaikan dalam surat yang dikirimkan kepada pimpinan DPR. (Hari Ini Jokowi Terima Curhat Para Gubernur)

    Dalam suratnya, Menteri Yasonna meminta penjadwalan ulang rapat dengar pendapat. Namun Ketua Komisi III Azis Syamsuddin tetap menggelar rapat yang dihadiri beberapa anggota komisi dan tim seleksi pimpinan KPK itu. "Kita abaikan saja ketidakhadiran beliau," kata Azis sebelum membuka rapat sekitar pukul 10.30 WIB.

    Adapun Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK yang hadir terdiri atas Amir Syamsuddin, ketua tim tersebut, dan beberapa anggota antara lain Imam Prasodjo, Komaruddin Hidayat, dan Farouk Muhammad.

    Panitia seleksi mengumumkan dua calon pimpinan KPK terpilih, yakni Busyro Muqoddas dan Roby Arya Brata. "Dua calon telah diseleksi lewat proses panjang. Berdasarkan surat keputusan presiden dan rapat paripurna, diputuskan dua nama tersebut," ujar Amir.

    PUTRI ADITYOWATI

    Terpopuler:
    Kata Susi, Ini Kebodohan Indonesia di Sektor Laut
    Warga Singapura Memuji Jokowi Presiden Masa Depan
    Jokowi atau Prabowo Presiden, BBM Tetap Naik
    Pengamat: Jokowi seperti Sinterklas


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.