Jokowi atau Prabowo Presiden, BBM Tetap Naik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Terpilih Joko Widodo (kanan) bersalaman dengan mantan calon presiden Prabowo Subianto usai pertemuan di kediaman orangtua Prabowo, di Jakarta Selatan, 17 Oktober 2014. Prabowo mengucapkan selamat kepada Jokowi yang akan dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. TEMPO/M. Iqbal Ichsan

    Presiden Terpilih Joko Widodo (kanan) bersalaman dengan mantan calon presiden Prabowo Subianto usai pertemuan di kediaman orangtua Prabowo, di Jakarta Selatan, 17 Oktober 2014. Prabowo mengucapkan selamat kepada Jokowi yang akan dilantik menjadi Presiden 20 Oktober mendatang. TEMPO/M. Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Dossy Iskandar mengatakan memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi adalah keharusan bagi pemerintah Presiden Joko Widodo.

    Keputusan itu, menurut Dossy, juga akan diambil oleh siapa pun yang menjabat presiden, termasuk Prabowo. "Karena ini tidak bisa tidak," kata Dossy ketika dihubungi, Ahad, 23 November 2014. Yang penting, Dossy melanjutkan, adalah bagaimana pemerintah mengelola pengalihan subsidi BBM dengan baik. (Baca: Survei: Kepuasan Masyarakat terhadap Jokowi Merosot)

    Pernyataan ini disampaikan Dossy untuk menanggapi rencana Koalisi Prabowo di DPR untuk menggunakan hak interpelasi karena Presiden Jokowi telah memutuskan menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurut Dossy, Fraksi Hanura akan berkomunikasi secara intensif dengan fraksi-fraksi di parlemen yang hendak menggunakan hak interpelasi. Komunikasi akan dilakukan di dalam dan di luar DPR. (Baca: Soal Interpelasi, Demokrat Tunggu Jawaban Jokowi)

    "Kami akan terus berkomunikasi, meyakinkan fraksi yang belum yakin dan paham soal kenaikan BBM ini," ujarnya. Lagi pula, Dossy menambahkan, pemerintah Jokowi juga belum menggunakan hak menjelaskan pengurangan subsidi bahan bakar minyak. "Bisa saja dengan penjelasan itu masalahnya selesai." (Baca: BBM Naik, Muncul 6 Juta Orang Miskin Baru)

    Apabila pemerintah mampu menjelaskan dengan baik dan komunikasi antara fraksi pengusung pemerintah dan oposisi lancar, kata Dossy, hak interpelasi tak perlu digunakan. Menurut Dossy, DPR baru akan mengundang pemerintah apabila pembicaraan komitmen bersama antara koalisi pendukung pemerintah dan Koalisi Prabowo selesai. Saat ini, mereka tengah merundingkan pembagian pimpinan alat kelengkapan Dewan. (Baca juga: Apa Jadinya Jika DPR Tolak BBM Naik?)

    TIKA PRIMANDARI

    Topik terhangat:

    BBM Naik | Ritual Seks Kemukus | Banjir Jakarta | Susi Pudjiastuti

    Berita terpopuler lainnya:
    Ahok 'Tebus Dosa' ke Ridwan Kamil Rp 125 Juta 
    Jean Alter: Sri Wahyuni Saya Cekik Sampai Mati 
    Kata Susi, Ini Kebodohan Indonesia di Sektor Laut 
    Indonesia Juara MTQ Internasional di Mekah


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.