Setelah Risma, Ahok dan Ganjar Diusik Prostitusi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Area parkir di tengah kawasan lokalisasi Dolly, Surabaya, Jawa Timur (26/5). Banyaknya warga yang menggantungkan hidupnya dari geliat industri esek esek ini membuat rencana penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak, dapatkan protes keras dari warga dan pemilik wisma. TEMPO/Fully Syafi

    Area parkir di tengah kawasan lokalisasi Dolly, Surabaya, Jawa Timur (26/5). Banyaknya warga yang menggantungkan hidupnya dari geliat industri esek esek ini membuat rencana penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak, dapatkan protes keras dari warga dan pemilik wisma. TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.CO, Jakarta - Dalam sepekan ini kawasan Gunung Kemukus, Sragen, Jawa Tengah, menjadi pusat perhatian. Wisata ziarah itu muncul dalam pemberitaan media televisi Australia, Special Broadcasting Service. Dalam program Dateline di SBS One yang berjudul "Sex Mountain," wartawan SBS, Patrick Abboud, melaporkan fenomena ritual seks di Gunung Kemukus yang bercampur dengan prostitusi.

    Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belum bereaksi. Adapun wakilnya, Heru Sudjatmoko, mengatakan pemerintah daerah masih perlu mendalami kabar yang tersiar. “Jangan ditelan mentah-mentah,” katanya, Jumat, 21 November 2014.

    Tahun ini, setidaknya sudah ada langkah pemerintah daerah yang berhasil menutup bisnis prostitusi, yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang menutup Lokalisasi Dolly. Berikutnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, saat masih menjabat Pelaksana Tugas Gubernur, berencana akan menutup Lokalisasi Kali Jodo, Jakarta Utara. Nah, apakah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga akan menutup ritual seks yang ada di Gunung Kemukus? Berikut langkah Risma, tantangan Ahok, dan tanggapan soal prostitusi di Gunung Kemukus.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?