Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

image-gnews
Salma, warga Banyuwangi, Jawa Timur mendapatkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera sebesar Rp 400 ribu. Dana ini merupakan kompensasi kenaikan harga BBM. TEMPO/Ika Ningtyas
Salma, warga Banyuwangi, Jawa Timur mendapatkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera sebesar Rp 400 ribu. Dana ini merupakan kompensasi kenaikan harga BBM. TEMPO/Ika Ningtyas
Iklan

TEMPO.CO, Madiun - Kantor Pos Besar Madiun, Jawa Timur, mulai menyalurkan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) kepada 65.306 rumah tangga sasaran, Jumat, 21 November 2014. Total anggaran bagi puluhan ribu kepala keluarga di Kota Madiun dan Kabupaten Madiun itu sebanyak Rp 26,122 miliar. “Masing-masing penerima mendapatkan Rp 400 ribu untuk jatah November dan Desember,” kata Kepala Kantor Pos Besar Madiun Asro Efendi.

Penyaluran dana PSKS pada hari pertama ini dimulai di wilayah Kota Madiun bagi 5.513 orang. Kantor Pos Besar dan tiga kantor pos cabang sudah melayani pengambilan dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi itu. Sedangkan pembagian dana PSKS bagi 59.793 rumah tangga sasaran di Kabupaten Madiun dilangsungkan pada Rabu pekan depan, 26 November 2014. “Hari ini, kami berkoordinasi dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Madiun,” ujar Asro kepada Tempo.(Baca: Sekitar 147 Ribu Keluarga Malang Dapat Kompensasi)

Menurut Asro, penyaluran dana PSKS di wilayah Kabupaten Madiun lebih lambat dibandingkan dengan Kota Madiun karena wilayahnya terdiri atas 15 kecamatan. Selain itu, jumlah penerima dana lebih banyak. Karena itu, kompensasi akan diserahkan di kantor kelurahan atau kantor desa, sehingga proses pencairan lebih lancar.(Baca: Pencairan Dana Kompensasi BBM Dikeluhkan)

Dalam penyaluran dana tersebut, tiga petugas Kantor Pos Besar Madiun disiagakan di setiap titik penyaluran. Mereka akan berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya hingga batas akhir penyaluran pada 12 Desember mendatang. Dalam proses ini, petugas Kantor Pos Besar Madiun dibantu oleh TKSK.

Koordinator TKSK Kabupaten Madiun Fathurrohman menyiapkan 15 petugas untuk membantu penyaluran kompensasi. Masing-masing petugas disiagakan di setiap kecamatan. Selain ikut menyalurkan bantuan, TKSK akan memverifikasi data penerima. “Bila ada warga yang mengaku kehilangan Kartu Perlindungan Sosial, kami akan mengecek ke pemerintahan desa agar tepat sasaran.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

NOFIKA DIAN NUGROHO

Terpopuler

Deklarasi KMP: Turunkan Jokowi, Ganti Prabowo
Bentrok TNI Vs Polri, Peluru di Dada Korban Lebur
Alasan Jokowi Pakai Pesawat Ekonomi ke Wisuda Anak
Alasan Jokowi Pilih Prasetyo Jadi Jaksa Agung  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

4 Januari 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Nicke Widyawati. Foto/ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra dan TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).


Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

30 Agustus 2022

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga saat mengunjungi Pasar Tradisional di Baros, Serang, Banten, Jumat, 17 Juni 2022. Presiden Jokowi berbincang dengan warga dan para pedagang untuk mengecek harga-harga bahan pokok serta menyerahkan sejumlah bantuan langsung tunai (BLT) kepada sejumlah warga penerima manfaat. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.


Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

29 Desember 2015

Menteri ESDM Sudirman Said (tengah) berbincang dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (kiri) usai mengumumkan harga baru bahan bakar premium dan solar di Jakarta, 23 Desember 2015. Pemerintah menurunkan harga bahan bakar jenis premium sebesar Rp 150 per liter, yaitu dari Rp 7.300 per liter menjadi Rp 7.150 per liter, sedangkan solar menjadi Rp 5.950 per liter berlaku mulai 5 Januari 2016. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.


IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

22 Agustus 2015

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara. TEMPO/Dhemas Reviyanto
IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak


Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

27 November 2014

Salma, warga Banyuwangi, Jawa Timur mendapatkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera sebesar Rp 400 ribu. Dana ini merupakan kompensasi kenaikan harga BBM. TEMPO/Ika Ningtyas
Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

Anggota DPRD Blitar menilai pemetaan warga mampu dan kurang mampu dilakukan secara serampangan.


Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

24 November 2014

Salma, warga Banyuwangi, Jawa Timur mendapatkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera sebesar Rp 400 ribu. Dana ini merupakan kompensasi kenaikan harga BBM. TEMPO/Ika Ningtyas
Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

Kantor Pos Pangkalpinang mulai menyalurkan dana kompensasi BBM senilai total Rp 15 miliar.


Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

20 November 2014

Deddy Mizwar. TEMPO/Nurdiansah
Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

Deddy Mizwar mengatakan ada peluang pemerintah merevisi lagi harga BBM subsidi.


PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

19 November 2014

Uang BLSM sebesar 300 ribu yang diterima oleh warga saat dibagikan di kantor Pos Muara Angke, Jakarta Utara, (24/6). Menurut data yang diriis LSI sekitar 70 persen responden meragukan ketepatan sasaran penyaluran BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

Dari 193 ribu penerima asal Kota dan Kabupaten Cirebon, yang terdata dari kantor pos pusat baru 10-12 persen.


Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

19 November 2014

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kiri), Menteri ESDM Sudirman Said (kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jakarta, 17 November 2014. Harga BBM bersubsidi jenis premium naik menjadi Rp. 8.500/liter dari Rp. 6.500/liter dan solar naik menjadi Rp. 7.500/liter dari Rp. 5.500/liter. ANTARA/Andika Wahyu
Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

Ini program pemerintah sehingga berkesinambungan.


Cairkan Bantuan, Warga Miskin Bisa Gunakan KTP  

19 November 2014

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, menemani seorang anak belajar di perkampungan kumuh Karuwisi, Makassar, 15 November 2014. TEMPO/Fahmi Ali
Cairkan Bantuan, Warga Miskin Bisa Gunakan KTP  

KTP yang bisa digunakan hanyalah yang memiliki nomor induk




kependudukan sama dengan yang tertera di Kartu Perlindungan




Sosial.