TEMPO.CO, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengkhawatirkan data warga penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). "Kalau data yang dipakai itu dari BPS tahun 2011, akan ada masalah dalam penyaluran," katanya di Bandung, Rabu, 19 November 2014.
Deddy mengatakan pasti ada perubahan data karena yang digunakan hasil survei tahun 2011. "Yang penting di daerah itu data keluarga kurang mampu yang perlu disubsidi. Ini nanti akan menimbulkan masalah baru karena data yang dipakai tahun 2011, bagaimana perubahan data itu?" ujarnya.
Dia berharap data yang digunakan saat ini lebih baik. "Kami harapkan datanya lebih baik, jadi betul-betul yang diberikan bantuan itu kepada keluarga yang dalam kategori tidak mampu atau miskin," kata Deddy.
Deddy mengatakan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM justru di saat harga minyak dunia turun, ini membuka peluang pemerintah merevisi lagi harganya. "Kalau sampai harga minyak dunia turun sampai US$ 50 per barel, apakah kenaikan harga akan bertahan, jangan-jangan direvisi lagi. Gak apa-apa, kan, merevisi karena minyak dunia turun?" kata dia.
Soal angkutan umum di sejumlah daerah di Jawa Barat yang masih mogok, Deddy Mizwar meminta pengusaha bersabar. Dia beralasan butuh waktu untuk menghitung perubahan tarif angkutan karena pengumuman pemerintah menaikkan BBM mendadak. "Saya kira tunggu satu sampai dua hari, bicara tarif sudah ada hitunggannya sendiri," kata dia.
AHMAD FIKRI
Topik terhangat:
Jokowi Vs BBM Subsidi | Profesor Nyabu | Ahok Dilantik Jadi Gubernur
Berita terpopuler lainnya:
BEM Indonesia Akan Turunkan Jokowi
Ceu Popong Ajukan Pertanyaan 'Bodoh' di Paripurna
Subsidi BBM ke Sektor Produktif, Ekonom UGM: Bohong
Ibas Bandingkan Kenaikan BBM Era SBY dan Jokowi
Jokowi: Jangan Tangkap Kapal Pencuri Ikan, tapi...
