Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Harga BBM Naik, Ini Skenario Nasib Jokowi

image-gnews
Jokowi. AP/Pablo Martinez Monsivais
Jokowi. AP/Pablo Martinez Monsivais
Iklan

TEMPO.COJakarta - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan berdampak pada pemakzulan Presiden Joko Widodo. Kenaikan BBM tersebut hanya akan menyebabkan syok terapi yang kemungkinan berlangsung hingga akhir tahun ini. "Tidak lama, kok. Saya kira dampak bisa segera diredam. Kepercayaan masyarakat pun tetap akan tinggi kepada pemerintah yang sekarang," katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 18 November 2014.

Menurut Refly, ada beberapa hal yang akan mengakibatkan pemakzulan pemerintah. Di antaranya, melakukan tindak pidana korupsi dan pidana lainnya, pengkhianatan kepada negara, menjadi warga negara asing atas kemauan sendiri, serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakilnya (klik infografis: Jalur Menuju Pemakzulan). Refly berujar, kebijakan pemerintah bisa saja keliru, tapi bukan berarti menjadi kesalahan yang utama dan fatal.

Seharusnya, tutur dia, Dewan Perwakilan Rakyat dapat menggunakan hak-haknya untuk mengkritisi kebijakan tersebut. Namun, dalam hal ini, Refly menyarankan DPR tidak perlu menggunakan hak interpelasi. "Cukup hak bertanya saja, kenapa dan bagaimana soal BBM naik. Mereka pun harus meyakinkan kelancaran program selanjutnya," ujarnya.

Pendapat serupa disampaikan oleh pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro. Menurut dia, DPR tak bisa memakzulkan presiden dengan menggunakan hak interpelasi. Menurut dia, jika tidak berbuat makar dan menyimpang dari konstitusi, presiden tak akan bisa dimakzulkan. "Tak ada alasan untuk impeachment, apalagi dengan sistem presidensial," kata Siti ketika dihubungi kemarin.

Hak interpelasi, ujar dia, bisa digunakan DPR kapan saja ketika merasa ada kebijakan pemerintah yang tidak jelas. Pemerintah juga mempunyai hak jawab untuk menjelaskan poin-poin yang ditanyakan DPR. "Kalau diterima, ya, tidak masalah," tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Soal kenaikan harga BBM, Siti mengatakan pemerintah tinggal menjelaskan alasan menaikkan harga BBM. Selain itu, bisa juga dijelaskan alokasi dana subsidi akan digunakan untuk apa saja. "Dijelaskan saja dengan data dan rincian yang terukur," ujarnya. Menurut dia, seorang kepala negara harus mampu mengelola kekuatan di dalam dan luar koalisinya, supaya kebijakannya dapat berjalan baik.

DEWI SUCI RAHAYU |TIKA PRIMANDARI

Berita Terpopuler Lainnya
Organda Naikkan Tarif Angkutan 30 Persen Besok
Kaesang Jokowi Pun Ingin ke Taman Jomblo
Baru Kembali Latihan, Sturridge Cedera Lagi
Pidato Jokowi di APEC Dilagukan, I'am Happy
Ahok Dilantik, 40 Anggota Keluarga Ikut Serta

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketika Para Menteri Jokowi Tidak Satu Kata Kapan Dimulainya Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi

17 menit lalu

Petugas memasang tulisan Pertalite Off di samping mesin pengisian BBM dan hanya melayani non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Infornasi dari Pertamina Patra Niaga Jateng DIY menyatakan sedang ada gangguan nasional, Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Telkom dan Sigma. Tempo/Budi Purwanto
Ketika Para Menteri Jokowi Tidak Satu Kata Kapan Dimulainya Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi

Para menteri Kabinet Presiden Jokowi tidak satu suara tentang pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024


Menko Perekonomian Bantah Sinyal Pembatasan BBM Bersubsidi dari Luhut, Ini Profil Airlangga Hartarto

11 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin 24 Juli 2023. Pemeriksaan Airlangga terkait dengan penggalian informasi lebih lanjut pascapenetapan 3 perusahaan sawit sebagai tersangka korporasi perkara dugaan korupsi minyak goreng pada 15 Juni 2023 lalu. TEMPO/Subekti.
Menko Perekonomian Bantah Sinyal Pembatasan BBM Bersubsidi dari Luhut, Ini Profil Airlangga Hartarto

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah sinyal yang diberikan Luhut soal adanya pembatasan BBM bersubsidi dalam waktu dekat.


Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Wewenang DKPP Pecat Ketua KPU Bermasalah

11 jam lalu

Pemecatan Hasyim bermula ketika ia dilaporkan ke DKPP RI oleh LKBH-PPS FH UI dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Kuasa Hukum korban menjelaskan bahwa perbuatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Menurut kuasa hukum korban, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebagai teradu mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada korban. TEMPO/Subekti
Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Wewenang DKPP Pecat Ketua KPU Bermasalah

Jokowi menandatangani Keppres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari. Begini bunyinya.


Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

11 jam lalu

Hasyim Asy'ari berterima kasih kepada DKPP yang telah memberhentikannya dari jabatan sebagai Ketua KPU.
Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

Sejumlah pihak menanggapi keputusan Jokowi yang resmi memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ini respons Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR


Analis Ekonomi Apindo Paparkan IKN dan Utang Jatuh Tempo akan Perberat Beban APBN Prabowo

12 jam lalu

Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, di Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (24/8/2021). ANTARA/HO-Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Analis Ekonomi Apindo Paparkan IKN dan Utang Jatuh Tempo akan Perberat Beban APBN Prabowo

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo menghawatirkan pengelolaan fiskal era Prabowo yang dibebani pembangunan IKN dan utang jatuh tempo


Istana Respons Tudingan Djarot PDIP Soal Keluarga Jokowi di Pilkada 2024

12 jam lalu

Grace Natalie Diberi Tugas di Pemerintahan oleh Presiden Jokowi
Istana Respons Tudingan Djarot PDIP Soal Keluarga Jokowi di Pilkada 2024

Istana tanggapi pernyataan Djarot PDIP tentang Jokowi menyiapkan keluarganya maju di kontestasi politik. Isu dinasti politik sengaja digelindingkan.


Saling Silang Menko Kabinet Jokowi Soal Pembatasan BBM Bersubsidi, Apa Kata Luhut dan Airlangga Hartarto?

12 jam lalu

Presiden Joko Widodo berjalan didampingi Menko Perekonmian Airlangga Hartarto (kedua kiri), Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kanan) dan Ketua KADIN yang juga ketua ASEAN Business Advisory Council (ABAC) Arsjad Rasjid saat acara pembukaan ASEAN Business Investment Summit (ABIS) 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 1 September 2023. ABIS 2023 mengangkat tema ASEAN Centralilty: Inovating Toward Greater Inclusivity. ANTARA FOTO/Media Center KTT ASEAN 2023/Akbar Nugroho Gumay
Saling Silang Menko Kabinet Jokowi Soal Pembatasan BBM Bersubsidi, Apa Kata Luhut dan Airlangga Hartarto?

Dua pernyataan Menko kabinet Jokowi yang saling bertolak belakang soal pembatasan BBM mulai 17 Agustus. Apa kata Airlangga dan Luhut?


Istana Jawab Kritik PDIP soal Politik Keluarga Jokowi: Dalam Demokrasi, Rakyat yang Menentukan

13 jam lalu

Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
Istana Jawab Kritik PDIP soal Politik Keluarga Jokowi: Dalam Demokrasi, Rakyat yang Menentukan

Staf Khusus Presiden Grace Natalie mengatakan zaman sekarang setiap partai politik pasti bakal menimbang popularitas dan elektabilitas setiap calon.


Sehari Setelah Jokowi Teken Perpres Percepatan IKN, Otorita Gelar Rapat di PUPR

13 jam lalu

Gedung Kementerian PUPR. Foto : Kementerian PUPR
Sehari Setelah Jokowi Teken Perpres Percepatan IKN, Otorita Gelar Rapat di PUPR

Otorita IKN langsung menggelar rapat di PUPR pada hari ini, sehari setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Percepatan Pembangungan ibu kota baru itu.


Harapan Petani Kopi Saat Jokowi Berkunjung ke Lampung Barat

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo melihat biji kopi yang dipanen petani di Desa Kembahang, Kecamatan Batubrak, Kabupaten Lampung Barat, Jumat, 12 Juli 2024. Dalam kunjungannya, Jokowi menekankan pentingnya meningkatkan produktivitas kopi Indonesia, yang memiliki sekitar 1,2 juta hektare lahan produksi yang tersebar di seluruh negeri. Foto: Sekretariat Presiden
Harapan Petani Kopi Saat Jokowi Berkunjung ke Lampung Barat

Presiden Jokowi berkunjung ke lahan kopi di Lampung Barat pada hari ini. Seorang petani kopi mengharapkan dukungan ini.