Polri: Bukan Tes Keperawanan, tapi Tes Kesehatan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Polwan. TEMPO/Amston Probel

    Ilustrasi Polwan. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronnie F. Sompie memastikan tidak ada tes keperawanan terhadap para calon polisi wanita (polwan). “Bukan te keperawanan. Itu tes kesehatan menyeluruh,” katanya saat dihubungi Rabu, 19 November 2014. (Tes Keperawanan Polwan Bikin Heboh Polri)

    Menurut Ronnie, tes yang memeriksa bagian vagina dinilai sebagai tes keperawanan, "Itu penilaian yang salah," ujarnya. Sebab, setiap calon anggota kepolisian, baik wanita maupun pria, wajib menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, termasuk tes kesehatan reproduksi.

    Ronnie menuturkan pemeriksaan kesehatan menyeluruh, termasuk tes kesehatan reproduksi, dilakukan untuk mengetahui apakah calon anggota kepolisian sedang menderita suatu penyakit menular atau tidak.

    Selama menjalani masa pendidikan, para calon anggota kepolisian juga ditempatkan di asrama. Mereka akan berbagi kamar tidur, kamar mandi, dan berinteraksi dengan calon anggota lain. “Kami harus tahu penyakit apa yang diderita calon siswa agar tidak menular kepada yang lain,” ujarnya.

    Pemeriksaan kesehatan menyeluruh, tutur dia, juga untuk mengetahui kondisi tubuh para calon siswa. “Banyak sekali latihan fisik yang akan dilakukan. Maka, kami perlu tahu kemampuan fisik calon siswa itu.”

    Tes keperawanan terhadap polwan terungkap dari rilis yang dikeluarkan Human Rights Watch. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah polwan dan pelamar polwan di enam kota disebutkan tes keperawanan masih tetap dilakukan. Tes itu tercantum sebagai salah satu syarat yang harus dijalani pelamar polwan di website rekrutmen polisi. (Cerita Tes Perawan yang Bikin Polwan Pingsan)

    MITRA TARIGAN

    Baca Berita Terpopuler
    Beda Jokowi dan SBY dalam Umumkan Kenaikan BBM
    Di Negara Ini Harga BBM Turun Tapi Tetap Mahal
    BEM Indonesia Akan Turunkan Jokowi
    Harga BBM Naik, JK Hubungi Ical dan SBY 
    Ceu Popong Ajukan Pertanyaan 'Bodoh' di Paripurna


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.