Harga BBM Naik, Pengusaha Diminta Tambah Uang Makan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Antrean membeli BBM bersubsidi jenis bensin di SPBU Lubukbuaya, Padang, Sumatera Barat, Senin, 17 November 2014. ANTARA/Iggoy el Fitra

    Antrean membeli BBM bersubsidi jenis bensin di SPBU Lubukbuaya, Padang, Sumatera Barat, Senin, 17 November 2014. ANTARA/Iggoy el Fitra

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri meminta para pengusaha memberikan tambahan insentif khusus untuk mengurangi beban para pekerja seiring kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. "Pengusaha bisa memberi insentif khusus, misalnya memberi tambahan tunjangan makan dan ongkos transpor sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan," katanya dalam rilis yang diterima Tempo, Selasa, 18 November 2014. (Baca: Nurul Arifin: Harga Dunia Turun, Kok BBM Kita Naik)

    Hanif yakin sebenarnya pengusaha sudah sejak lama memperhitungkan secara matang kenaikan harga BBM dalam perencanaan keuangan dan biaya produksinya. Bagi perusahaan yang dianggap mampu secara finansial, Hanif ingin perusahaan dapat menaikkan biaya makan dan transportasi kepada pekerjanya. "Tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan yang bersangkutan," ujarnya. (Baca: Jokowi Naikkan Harga BBM, Puan Menutup Diri?)

    Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi di Istana Negara, Jakarta, Senin malam, 17 November 2014. Besaran kenaikan harga BBM yakni Rp 2.000 per liter. Harga Premium yang semula Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan, dengan adanya kenaikan harga BBM, pemerintah menghemat subsidi sebesar Rp 120 triliun pada 2015. (Baca juga: Harga BBM Naik Bukan Alasan Lengserkan Jokowi

    Hanif mengatakan, untuk mengantisipasi meningkatnya pengeluaran untuk tambahan uang makan dan transpor itu, ia meminta perusahaan lebih memperhitungkan dan melakukan efisiensi biaya produksi, termasuk overhead perusahaan. "Efisiensi biaya produksi diharapkan dapat menghindarkan adanya kemungkinan PHK bagi pekerja tanpa mengganggu proses produksi dan kinerja perusahaan," ujarnya. (Baca: Alasan Jokowi Tak Bisa Dimakzulkan Karena BBM Naik)

    ADVERTISEMENT

    Hanif meminta pemerintah daerah turut pula membantu para pekerja. Salah satu caranya adalah mengalokasikan anggaran untuk perumahan dan transportasi para pekerja. Namun Hanif mengakui bahwa kenaikan harga BBM tersebut tidak hanya dirasakan oleh para pekerja, tapi juga pengusaha. Pengusaha dan pekerja diharapkan bisa berdialog mencari solusi bersama untuk menemukan jalan terbaik guna mengatasi efek kenaikan harga BBM itu.

    MITRA TARIGAN

    Baca Berita Terpopuler
    Beda Jokowi dan SBY dalam Umumkan Kenaikan BBM
    Di Negara Ini Harga BBM Turun Tapi Tetap Mahal
    BEM Indonesia Akan Turunkan Jokowi
    Harga BBM Naik, JK Hubungi Ical dan SBY
    Ceu Popong Ajukan Pertanyaan 'Bodoh' di Paripurna





     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.