TEMPO.CO , Jakarta: Ketua juru runding dari koalisi pendukung Presiden Joko Widodo, Pramono Anung, mengatakan akar masalah kisruh dualisme di DPR terletak pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 atau Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). (Baca: Islah DPR, Pramono Anung Sindir Fadli Zon)
Sebabnya, menurut Pramono, tidak bisa dinafikan UU MD3 sejak awal didesain mengizinkan turbulensi politik. "Misalnya kuorum fraksi itu 5-5. Itu sangat tidak baik bagi kehidupan demokrasi kita," kata Pramono di Kompleks Parlemen, Senin, 17 November 2014. (Baca: Pengorbanan Hatta Rajasa demi Islah di DPR)
Pramono mengatakan, kisruh DPR kali ini merupakan peristiwa politik yang belum pernah terjadi di negeri ini. Undang-undang itu menyebabkan kedua kubu saling mengunci strategi. Pramono berharap peristiwa itu menjadi pembelajaran bagi anak bangsa ke depannya agar tidak terulang.
Koalisi Prabowo menolak permintaan Koalisi Jokowi yang ingin menghapus Pasal 98 Ayat 6 UUD MD3 yang mewajibkan pemerintah menjalankan semua kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat dengan parlemen. "Kalau pasal ini dihapus, pemerintah tak punya kewajiban lagi. Bisa bahaya, jadi tetap ada," kata Hatta. (Baca: Fahri Hamzah Ingin DPR Tetap Berkelahi)
Dalam islah hari ini, kubu Koalisi Jokowi dan Koalisi Prabowo meneken kesepakatan islah. Ada dua pasal, selain pasal AKD yang dilakukan perubahan dan dihapus karena terjadi redundan atau pengulangan, yaitu pasal 74 ayat 3, 4, 5, 6 kemudian pasal 98 ayat 7, 8, 9. Redundan juga terjadi pada aturan Tata Tertib DPR pasal 60 ayat 2, 3, 4, dan 5. (Baca: Islah DPR Diteken dengan 5 Butir Kesepakatan)
"Kenapa itu harus diubah, karena di situ untuk rapat komisi itu bisa digunakan hak interpelasi, hak angket, hak bertanya dan sebagainya. Padahal hak itu sudah diatur di dalam Pasal 194-227. Hak DPR tetap diatur secara penuh atau anggota DPR tidak dikurangi atau kehilangan hak apapun," ucap Pramono.
RIDHO JUN PRASETYO
Berita Terpopuler
Faisal Basri Jadi Ketua Tim Pembasmi Mafia Migas
SBY Minta Kader Demokrat Loyal ke Jokowi
Kata Romo Benny Soal Muslim AS yang Salat di Katedral
Pimpin Tim Anti-Mafia Migas, Ini Kata Faisal Basri