Pimpinan Partai Koalisi Prabowo Kumpul, Bahas Apa?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pramono Anung (kiri) berjabat tangan dengan Idrus Marham (kanan), disaksikan Ketua DPR Setya Novanto di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin, 10 November 2014. Pertemuan tersebut untuk menandatangani kesepahaman bersatunya fraksi KIH dan KMP untuk mengisi pimpinan alat kelengkapan DPR. TEMPO/Imam Sukamto

    Pramono Anung (kiri) berjabat tangan dengan Idrus Marham (kanan), disaksikan Ketua DPR Setya Novanto di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin, 10 November 2014. Pertemuan tersebut untuk menandatangani kesepahaman bersatunya fraksi KIH dan KMP untuk mengisi pimpinan alat kelengkapan DPR. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Para petinggi partai pendukung Prabowo Subianto berkumpul di kediaman Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat malam, 14 November 2014. Pertemuan ini digelar khusus untuk membahas rencana "perdamaian" dengan kubu pendukung Joko Widodo. (baca juga: Koalisi Prabowo Belum Sepakati Pasal Interpelasi)

    Prabowo terlihat paling awal tiba di kediaman Hatta. Dia datang sekitar pukul 19.15 WIB dengan mengenakan batik cokelat.  Menurut pendiri Partai Gerindra itu, pertemuan malam ini adalah agenda rutin partai anggota Koalisi Merah Putih. Namun dia tidak menampik jika rencana islah dengan kubu Jokowi disebut sebagai salah satu topik yang akan dibicarakan dalam pertemuan. "Pasti akan membahas itu."

    Sepuluh menit berselang, Sekretaris Jenderal PAN Taufik Kurniawan tiba. Dia disusul oleh politikus Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil muktamar di Jakarta, Djan Faridz.

    Setya mengatakan dalam pertemuan ini akan disampaikan permintaan Pramono Anung selaku perwakilan kubu Jokowi mengenai syarat islah. "Pimpinan ingin tahu apa saja keinginan kubu sana," kata Setya. Dia tidak bisa memastikan apakah pertemuan hari ini akan langsung memutuskan sesuatu. "Lihat saja nanti."

    Sebelumnya, kubu Jokowi meminta syarat perubahan jumlah alat kelengkapan DPR agar mereka mendapat jatah kursi. Syarat itu disanggupi oleh pendukung Prabowo, namun mereka menolak merevisi pasal lain di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. (baca juga: Minta Revisi UU MD3, Koalisi Jokowi Tuai Kritik)

    SYAILENDRA

    Berita lain:
    Ahok Dilantik, FPI Keluarkan Tiga Ancaman 

    Kontras Laporkan FPI ke Komnas HAM 

    Ahok Didukung MUI Asal...




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.