PDI Perjuangan Sebut Kubu Jokowi Solid Soal Islah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tjahjo Kumolo bersama anggota fraksi PDIP Sidarta Danusubroto (kiri) dan TB Hasanuddin (kanan) di Gedung MPR/DPR, Jakarta (5/7)TEMPO/Imam Sukamto

    Tjahjo Kumolo bersama anggota fraksi PDIP Sidarta Danusubroto (kiri) dan TB Hasanuddin (kanan) di Gedung MPR/DPR, Jakarta (5/7)TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta -  Partai pengusung Presiden Joko Widodo mengaku solid dalam membangun islah dengan kubu pendukung Prabowo Subianto.

    Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan T.B. Hasanuddin memastikan kesepakatan sudah tercapai saat ketua umum koalisi ini bertemu di rumah Megawati Soekarnoputro beberapa waktu lalu.

    Menurut Hasanuddin, keputusan partai sejalan dengan ketua umumnya. "Jadi kalau ada anggota yang beda pandangan itu biasa, tapi suara tetap ketua umum," katanya di Senayan pada Kamis, 13 November 2014. Beberapa anggota partai koalisi Jokowi disebut tidak solid dalam kesepakatan islah. (Baca: Kubu Jokowi Berharap Hatta Tengahi Kisruh di DPR)

    Hasanuddin menuturkan ada dua poin utama yang sudah disepakati oleh kubu yang kerap disebut Koalisi Indonesia Hebat ini. Pertama, revisi penambahan kursi pimpinan. Alat kelengkapan DPR terdiri atas 63 kursi yang disebar ke 11 fraksi, 4 badan, dan 1 Mahkamah Kehormatan. Masing-masing fraksi dan badan terdiri atas 4 pimpinan--1 ketua dan 3 wakil ketua.

    Adapun mahkamah terdiri atas 1 ketua dan 2 wakil ketua. Kesepakatan yang baru dicapai kedua kubu memungkinkan satu tambahan kursi untuk masing-masing alat kelengkapan. Terdapat 16 kursi tambahan yang membuat jumlah kursi keseluruhan menjadi 79.

    Kedua, kata Hasanuddin, perubahan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di dalamnya, DPR punya kewenangan interpelasi jika Pemerintah tidak menjalankan keputusan rapat kerja komisi. Sehingga dinilai mudah menggulingkan presiden dan pembantunya. (Baca: Pramono Anung Lobi Koalisi Prabowo Siang Ini )

    Hasanuddin menuturkan pasal tersebut akan membuat DPR terkesan superior. Menurut dia, poin dari pasal tersebut adalah pengawasan. "Jadi lebih baik dihilangkan saja agar tidak terkesan superior toh selama ini pengawasan jalan," kata Hasanuddin.

    Hari ini, pimpinan fraksi DPR akan bertemu untuk membahas perubahan tersebut. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa akan hadir dalam pertemuan tersebut.


    SYAILENDRA


    Terpopuler:
    Rizieq: Dia Ajak Berunding, Kami Mau Ahok Turun
    Larangan Sepeda Motor di Jakarta Berlaku 24 Jam
    Fahrurrozi Janji Tak Lempari Ahok dengan Batu dan Telur


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.