8 Ribu E-KTP Kabupaten Kudus Salah Cetak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Kudus - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus menerima sekitar delapan ribu kartu penduduk elektronik (e-KTP) rusak dalam kurun 2013-2014. Jenis kerusakan bermacam-macam. (Tangerang Usul Soal Anggaran KTP Elektronik)

    Kepala Seksi Perekaman Data E-KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Muhammad Soleh menyebutkan jenis kerusakan antara lain salah penulisan alamat, status pemohon e-KTP tidak sesuai dengan data, tinta hasil pencetakan e-KTP tidak terbaca, serta nomor induk ganda. (273.046 Warga Kota Tangerang Tak Ber-KTP)

    "Untuk sementara, KTP elektronik yang salah cetak kami tarik kembali," katanya di kantornya, Kamis, 13 Oktober 2014. (700 Ribu Warga Depok Belum Punya e-KTP)

    Menurut Soleh, sejak proyek e-KTP dimulai pada 2011 hingga sekarang, belum ada layanan revisi e-KTP yang salah cetak. Itu sebabnya, e-KTP yang keliru semakin menumpuk di kantornya. "Itu kardus-kardus yang di rak isinya KTP rusak semua," kata Muhammad Saleh sambil menunjuk tumpukan kardus yang tersusun di rak besi di ruangannya. (110 Ribu Warga Kota Bekasi Belum Punya e-KTP)

    Selama ini, ujar Soleh, banyak warga menanyakan kapan e-KTP mereka bisa direvisi. Soleh hanya bisa menjawab, "Nanti tunggu saja," katanya tertawa. Soleh menjelaskan, pemerintah hanya melakukan perekaman e-KTP, tapi tidak menyediakan revisi e-KTP yang salah cetak. Untuk melakukan revisi e-KTP, menurut dia, warga harus mengisi blangko permohonan revisi. Tapi hingga kini blangko itu belum diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. "Gimana mau revisi, blangkonya aja enggak ada," ujarnya.

    Selain salah cetak, menurut Soleh, banyak juga e-KTP yang salah kirim ke Kudus. "Pernah ada e-KTP warga Jati, Kabupaten Blora, yang terselip di antara ribuan e-KTP warga Kudus." Bahkan, karena salah pengiriman ini, Soleh menduga ada sekitar 3 ribu e-KTP warga Kudus yang belum diterima hingga saat ini.

    "Bisa jadi sama seperti kasus warga Blora ini, KTP orang Kudus nyelip di kabupaten lain," katanya. (Kasus E-KTP, KPK Panggil Pejabat Kemendagri)

    FARAH FUADONA

    Terpopuler:
    Jusuf Kalla: Ah, FPI Selalu Begitu, Simbol Saja
    Jusuf Kalla: Kenaikan Harga BBM Akan Ditunda
    Pembubaran FPI, Polri Siap Bersaksi di Pengadilan
    Kuasa Hukum: Mana Buktinya FPI Rasis...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.