Penanganan Teror di Bawah Menteri Polkam

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Widodo AS, menyatakan kemungkinan adanya kebijakan untuk meningkatkan kelembagaan desk penanganan teror yang saat ini berada di bawah kementeriannya Badan ini nantinya diharapkan memiliki kewenangan koordinasi yang lebih luas dalam hal penanganan masalah teror di tanah air. Menurut Menteri Widodo seusai rapat kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor Presiden, Selasa malam, selain dimungkinkan pembentukan Badan Penanganan Teror di tingkat pusat, juga dimungkinkan adanya badan-badan atau desk di tingkat daerah. "Juga menjadi bagian dari pengelolaan pemerintahan di daerah utuk menangani masalah-masalah teror di daerah,"kata Widodo.Dalam rapat kabinet tersebut, Kapolri Jenderal Dai Bachtiar melaporkan perkembangan pengungkapan kasus bom di Tentena Poso samapai dengan hari ini. "Terus dilakukan upaya-upaya untuk pengungkapan lebih lanjut bukan sekedar kepada pencarian pelaku kasus itu, tapi juga dikembangkan untuk pengungkapan kasus-kasus lain, termasuk kemungkinan pengngkapan jaringan jaringan aksi teror ini,"kata Widodo.Dalam rapat kabinet tersebut, Presiden juga mengarahkan untuk tetap dilakukan langkah-langkah intelijen secara terpadu yang konteksnya dalam upaya pencegahan aksi teror. Di samping itu juga tetap dilakukan langkah-lngkah pengamanan secara terbuka melalui kesiagaan aparat keamanan dengan penjagaan dan patroli di semua daerah.Selain itu kerja sama dengan pihak asing, menurut Widodo, tetap dilakukan terutama dalam hal tukar menukar informasi intelijen. Secara spesifik, Presiden juga menginstruksikan aparat kepolisian untuk segera melakukan pengungkapan kasus bom di Tentena. "Juga untuk upaya maksimal mencegah aksi teror yang baru,"ujar Widodo. Presiden juga meminta untuk dikembangkannya lebih lanjut deteksi dini rencana aksi-aksi teror.Dimas Adityo

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.