Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Marwan Keluhkan Anggaran

image-gnews
Menteri PDT dan Transmigrasi, Marwan Ja'far di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti.
Menteri PDT dan Transmigrasi, Marwan Ja'far di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai sembilan program prioritas yang ditargetkan selesai tahun 2015. Sayangnya kementerian ini hanya mempunyai anggaran sebesar Rp 1,3 triliun berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015. (Baca juga: Blusukan, Menteri Marwan Bawa 3-4 Baju Seragam)

"Kami akan mengajukan revisi anggaran di tahun 2015 lewat skema APBN-Perubahan," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Ja'far di kantornya, Selasa, 11 November 2014. (Baca juga: Jokowi Ubah APBN Tahun Depan)

Ia sedang menghitung kebutuhan tambahan yang akan diajukan. Program-program prioritas kementerian tersebut antara lain Gerakan Desa Mandiri dan pendampingan serta penguatan kapasitas kelembagaan di 3.500 desa. Kementerian juga akan membentuk dan mengembangkan 5.000 Badan Usaha Milik Desa, merevitalisasi pasar di 5.000 desa, dan membangun infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk di 3.500 desa. (Baca juga: Ditanya Tugas, Menteri Jokowi Kompak Jawab Begini)

Prioritas lain, kata Marwan, menyiapkan implementasi dana desa meski tahun depan belum mencapai Rp 1,4 miliar per desa, sesuai dengan Undang-Undang Desa. "Tahun ini, alokasi untuk Desa di APBN 2015 hanya Rp 9,2 triliun yang dibagikan ke 74 ribu desa," ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini. (Baca juga: DPR: Kabinet Jokowi Akan Terganjang Anggaran)

Kementerian Desa juga mentargetkan penyaluran modal untuk koperasi dan usaha kecil menengah di 5.000 desa, proyek percontohan sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 3.500 desa dan mengamankan desa perbatasan di pulau-pulau terdepan, terluar serta terpencil.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Marwan mengatakan anggaran Rp 1,3 triliun itu belum memenuhi nawakerja atau sembilan program prioritas. Selain lewat APBN, ujarnya, dia akan mengandalkan sektor hibah dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan dalam maupun luar negeri.

Saat ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menangani 183 kabupaten atau kota yang tertinggal. Jumlah desa tertinggal mencapai 27.360 desa yang tersebar di Indonesia. Angka-angka itu belum ditambah dengan daerah hasil pemekaran. "Daerah pemekaran biasanya tertinggal," ucap Marwan.

SUNDARI

Berita lainnya:
Bahasa Inggris Jokowi Dipuji
Bertemu Obama, Jokowi Berbahasa Indonesia
Hasut Massa Tolak Ahok, Bos FPI Terancam Pidana
Jokowi Pamer Pengalaman 30 Tahun ke Obama

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan investasi ini mayoritas ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.


Sri Mulyani Sebut Utang Baru yang Ditarik Pemerintah Turun Drastis jadi Rp 72 Triliun

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Utang Baru yang Ditarik Pemerintah Turun Drastis jadi Rp 72 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan pemerintah sudah melakukan pencarian utang sebesar Rp 72 triliun per 15 Maret 2024.


Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.


Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin saat Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

Berapa nilai tunjangan hari raya atau THR yang diterima Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin?


Realisasi Anggaran IKN Rp 2,3 Triliun, Sri Mulyani: Baru 5,8 Persen

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Realisasi Anggaran IKN Rp 2,3 Triliun, Sri Mulyani: Baru 5,8 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara per Maret 2024 ini mencapai Rp 2,3 triliun.


Sri Mulyani Sebut THR untuk ASN Tersalurkan Rp 13,4 Triliun

4 hari lalu

THR ASN Cair H-10 Lebaran Sri Mulyani Pastikan Besarannya Naik
Sri Mulyani Sebut THR untuk ASN Tersalurkan Rp 13,4 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan THR untuk ASN sudah mulai tersalurkan Rp 13,4 triliun per 24 Maret 2024.


Sri Mulyani Sebut APBN Surplus 22,8 Triliun per 15 Maret 2024

4 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut APBN Surplus 22,8 Triliun per 15 Maret 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN hingga 15 Maret 2024 masih surplus sebesar Rp 22,8 triliun.


Berikut Regulasi Mengenai THR Pensiunan, Kapan Pencairannya Tahun Ini?

4 hari lalu

Ilustrasi pekerja menerima THR. Pexels
Berikut Regulasi Mengenai THR Pensiunan, Kapan Pencairannya Tahun Ini?

Peraturan pencairan THR diatur dalam PP Nomor 14 Tahun 2024 yang diterbitkan Jokowi pada Rabu, 13 Maret 2024. Kapan cair THR pensiunan?


Jokowi Resmikan Duplikasi Jembatan Kapuas I Senilai Rp 275 Miliar

7 hari lalu

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meresmikan duplikasi jembatan Kapuas I di Kota Pontianak, Kamis 21 Maret 2024. ANTARA/Rendra Oxtora
Jokowi Resmikan Duplikasi Jembatan Kapuas I Senilai Rp 275 Miliar

Presiden Jokowi meresmikan duplikasi Jembatan Kapuas I di Kota Pontianak, pada hari ini, Kamis, 21 Maret 2024.


Kelanjutan Bansos Pangan, Jokowi: Lihat APBN Dulu, tapi Gak Janji

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyapa warga penerima bantuan pangan Kota Singkawang, Kalimantan Barat, pada Rabu (20/3/2024). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden RI)
Kelanjutan Bansos Pangan, Jokowi: Lihat APBN Dulu, tapi Gak Janji

Presiden Jokowi akan memantau ketersediaan anggaran untuk memastikan kelanjutan program bantuan pangan, yang saat ini saja sudah Rp9,6 triliun.