Kasus Teror ke Amien Rais, Tunggu Dua Hari Lagi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Tjatur Sapto Edy, mengatakan ada kemajuan signifikan dalam proses penyelidikan teror yang menimpa Ketua Majelis Tinggi PAN, Amien Rais. "Maksimal dua hari ke depan, saya optimis sudah menerima laporan dari kepolisian," kata dia pada Tempo, Senin, 10 November 2014. (Baca: Sultan Enggan Bicara Penembakan Harrier Amien Rais)

    Amien Rais diteror pada Kamis dinihari, 6 November 2014. Mobil yang terparkir di rumah Amien, Yogyakarta ditembak oleh orang tak dikenal. Saat itu, menurut pesan pendek yang diterima Tempo dari Dradjad Wibowo, Wakil Ketua Umum PAN, Amien sedang tidur. Hanya petugas keamanan yang melihat pelaku menembak dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. (Baca: Kasus Amien Rais Tak Pantas Disebut Teror)

    Menurut Tjatur, motif penembakan masih diselidiki oleh Kepolisian Yogyakarta dan Metro Jaya sekaligus. Tapi, dia menyebut teror yang diterima bekas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu dipicu oleh semangat nasionalisme dalam diri Amien. "Pak Amien itu simbol penjaga kekayaan sumber daya alam dari campur tangan asing," kata dia.

    Tjatur mendesak kepolisian dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk mengusut tuntas kasus ini. Sebab, dia menambahkan, teror yang dialami Amien termasuk pelanggaran hak asasi yang berat. Bila tak dituntaskan, kata Tjatur, akan menjadi preseden buruk dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. (Baca: Polisi Telusuri Jaringan Cipacing Soal Mobil Amien)

    Ihwal kondisi Amien pascateror, Tjatur mengatakan tak ada trauma yang dialami guru besar politik di Universitas Gadjah Mada itu. "Pak Amien itu kepasrahannya tinggi. Lihat saja dahulu sepak terjangnya saat menggulingkan mantan Presiden Soeharto."

    RAYMUNDUS RIKANG

    Berita terpopuler lainnya:
    Jokowi Jadi Primadona di APEC
    Bahasa Inggris Jokowi Dipuji
    Bertemu Obama, Jokowi Berbahasa Indonesia
    H
    asut Massa Tolak Ahok, Bos FPI Terancam Pidana
    FPI Siapkan Pengganti Ahok, Namanya Fahrurrozi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.