TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti datangi ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin malam, 10 November 2014. Tujuan utama Susi adalah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai syarat wajib menteri baru (baca: Menteri Susi Laporkan Kekayaan ke KPK Malam-malam).
"Selain itu kami minta dukungan KPK untuk membangun transparansi kementerian," kata Susi kepada wartawan ditemani Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Prabowo di depan kantor antirasuah, Jakarta.
Menurut Susi, banyak program kerja kementeriannya yang membutuhkan transparansi. Misalnya saja tentang larangan aksi bongkar muat di tengah laut, pengaturan waktu tertentu bagi nelayan menangkap ikan, pembedaan ukuran ikan yang boleh ditangkap, dan kewajiban penggunaan alat pancing ramah lingkungan. "Maka dari itu kami konsultasi, model transparansi apa yang bisa cegah dari awal korupsi, dan macam-macamnya," kata dia.
Susi mengaku ingin mengajak seluruh masyarakat untuk mengawasi kementeriannya. Sebab menurut dia pengawasan dari seluruh mata masyarakat Indonesia lebih ampuh mewujudkan transparansi pemerintah.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi ajakan kerjasama Menteri Susi. Komisi pun bersedia bekerjasama dengan KKP. "Pertemuan nanti akan kami tindaklanjuti oleh masing-masing tim dari KKP dan KPK," kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Prabowo (baca jua: Belum Laporkan Kekayaan, Ini Alasan Menhan).
INDRA WIJAYA
Berita lain:
Jokowi Jadi Primadona di APEC
Bertemu Obama, Jokowi Berbahasa Indonesia
Hasut Massa Tolak Ahok, Bos FPI Terancam Pidana