TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, mengatakan tes urine terhadap semua aparatur negara bakal segera dilakukan. "Tergantung kesiapan Badan Narkotika Nasional. Kalau mereka siap, kami siap," kata Yuddy, sebelum bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 6 November 2014. (Baca: Dua Polisi di Surabaya Terindikasi Pakai Narkoba)
Menurut Yuddy, ia akan mengeluarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara guna meminta semua penyelenggara negara, dari tingkat pusat hingga daerah, menjalani tes urine untuk mencegah penyebaran narkotik di lingkungan pemerintah. Jika ada yang terbukti menggunakan narkotik, Yuddy mengatakan, ia akan diberi sanksi administratif, selain direhabilitasi. "Akan diberhentikan dari jabatannya." (Baca: Ini Musabab Puluhan Polisi Pakai Narkoba)
Ia mengatakan tes urine ini wajib untuk pejabat eselon I ke bawah. Adapun menteri tak diwajibkan mengikuti tes urine ini. "Menteri enggak usah. Enggak ada menteri yang menggunakan narkotik," ujar Yuddy.
Menteri, kata Yuddy, adalah orang yang dipilih presiden melalui proses panjang, termasuk tes kesehatan. "Kami meyakini tak ada menteri yang menggunakan narkotik."
Badan Narkotika berencana melakukan tes urine terhadap semua aparatur negara. Kepala Badan Narkotika Anang Iskandar mengatakan rencana ini sudah dibicarakan dengan Menteri Yuddy Chrisnandi. "Tes urine untuk aparatur negara akan dilakukan secara bertahap. Kemungkinan dimulai pekan depan," kata Anang, di Kantor Wakil Presiden, Kamis, 6 November 2014.
Anang belum bisa memastikan aparatur di lembaga atau kementerian mana yang bakal menjalani tes urine pertama kali pekan depan. Sebabnya, ia menambahkan, urusan teknis pelaksanaan tes urine ditangani Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. "Kami hanya memfasilitasi," kata dia.
Anang mengatakan tes urine ini diharapkan bisa membuat lingkungan aparatur negara bebas narkotik. "Kalau nanti ada yang positif, kami sarankan direhabilitasi," ujar dia. Adapun sejauh ini, kata Anang, tes urine baru dilakukan untuk Pasukan Pengamanan Presiden dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
PRIHANDOKO
Berita Terpopuler
Gaya Ayang Jokowi Saat Belanja di Makassar
Ayang Jokowi Kaget Kepergok Belanja di Makassar
Duit Raden Nuh Diduga Mengalir ke Wanita
Pidato Kocak Bupati Tegal