KPK Sindir Pemda Soal Dana Hibah dan Bansos  

Reporter

Sejumlah awak media berselfie ria dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad usai sesi pengambilan gambar di ruangan jumpa pers Gedung KPK, Jumat 15 Agustus 2014. Dalam kesempatan tersebut Abraham Samad sekaligus melakukan Halal Bihalal dengan sejumlah Wartawan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan masih banyak pemerintah daerah yang belum melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan dana bantuan sosial yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setempat. Padahal, kata dia, pelaporan tersebut bertujuan menghilangkan celah terjadinya tindak pidana korupsi di tingkat daerah.

"Penggunaan dana tersebut berpotensi disalahgunakan," kata Abraham dalam acara Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2014 di Balai Kota Jakarta, Kamis, 6 November 2014.

Dana hibah dan bantuan sosial biasanya mendapat porsi nilai yang besar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Masalah kerap timbul karena sistem pemberian dana tersebut tak mencantumkan penerima yang sudah diverifikasi. (Ini diduga pernah terjadi di Pemerintah Provinsi Banten. Diduga, Rp 33 miliar mengalir ke klan Gubernur Atut Chosiyah Chasan. Simak beritanya di sini)

Di beberapa provinsi, kata Abraham, penerima bantuan sosial bahkan tak harus mengajukan proposal kepada satuan kerja perangkat daerah terkait. "Warga tidak mengajukan proposal, lalu tiba-tiba mereka dapat," kata Abraham. (Baca juga: Sunat Sana-sini Dana Hibah di Banten)

Hal lain yang juga disoroti KPK, Abraham mengatakan, yakni pemerintah daerah biasanya menurunkan target penerimaan pajak. Hasil perhitungan proyeksi potensi penerimaan sebenarnya lebih besar dibanding nilai yang ditargetkan. Pada akhir tahun anggaran, pemerintah daerah mengklaim target tersebut terpenuhi.

Abraham mengimbau agar kasus tersebut tak terjadi di DKI Jakarta. Ia menuntut akuntabilitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di setiap provinsi. DKI, kata dia, harus diajak berperan aktif mengawasi rencana pembangunan yang disusun pemerintah. "Musyawarah perencanaan pembangunan jangan lagi sekadar formalitas," katanya.

LINDA HAIRANI

Topik Terhangat

TrioMacan Dibekuk | Penghinaan Presiden | Susi Pudjiastuti | Pengganti Ahok 

Berita Terpopuler
Fahri Hamzah: Kartu Pintar dan Sehat Jokowi Ilegal
Kisah Jokowi dan Gulai Kepala Kakap 
Di Makassar, Jokowi Pesan Gulai Kakap Merah
Sidak Penampungan TKI, Menteri Hanif Lompat Pagar  








Kuasa Hukum Ismail Bolong Tantang Ferdy Sambo Cs Beberkan Soal Pemeriksaan Kliennya

11 jam lalu

Kuasa Hukum Ismail Bolong Tantang Ferdy Sambo Cs Beberkan Soal Pemeriksaan Kliennya

Kuasa hukum Ismail Bolong meminta Ferdy Sambo membeberkan pemeriksaan yang dilakukan Divisi Propam Polri terhadap kliennya.


Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh Jadi Tersangka KPK, Ketua MA: Hakim Agung Patuhi Pakta Integritas

12 jam lalu

Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh Jadi Tersangka KPK, Ketua MA: Hakim Agung Patuhi Pakta Integritas

Dua Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh telah jadi tersangka KPK. Ketua MA Syarifuddin hormati proses hukum.


Ketua MA Harap Asas Praduga Tak Bersalah Diterapkan pada Kasus Gazalba Saleh

17 jam lalu

Ketua MA Harap Asas Praduga Tak Bersalah Diterapkan pada Kasus Gazalba Saleh

Ketua MA Syarifuddin menghormati upaya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam pengusutan kasus suap yang menjerat Hakim Agung, Gazalba Saleh


Soal Pengumuman Tersangka Korupsi LNG, KPK: Masalah Waktu

18 jam lalu

Soal Pengumuman Tersangka Korupsi LNG, KPK: Masalah Waktu

KPK mengatakan tersangka kasus korupsi LNG di PT Pertamina belum siap untuk diumumkan saat ini. Penyidikan belum tuntas.


KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan

22 jam lalu

KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan

KPK tak mempermasalahkan Gazalba Saleh yang ingin menggunakan hak pengajuan praperadilan kasus suap tersebut.


KY Berencana Sidang Etik Hakim Agung Gazalba Saleh Meski Telah Ditahan KPK

1 hari lalu

KY Berencana Sidang Etik Hakim Agung Gazalba Saleh Meski Telah Ditahan KPK

Komisi Yudisial berencana membawa hakim agung Gazalba Saleh ke persidangan etik.


Soal Aliran Dana Tambang Ilegal Ismail Bolong, Ini Kata Wakil Ketua KPK

1 hari lalu

Soal Aliran Dana Tambang Ilegal Ismail Bolong, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan belum menerima laporan soal adanya aduan aliran dana Ismail Bolong ke sejumlah perwira Polri.


KPK Tahan Hakim MA Gazalba Saleh

1 hari lalu

KPK Tahan Hakim MA Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditahan dalam kasus suap kasus di Mahkamah Agung terhitung sejak hari ini.


KPK Periksa Anggota DPR Aryanto Munawar Kasus Suap Rektor Unila

1 hari lalu

KPK Periksa Anggota DPR Aryanto Munawar Kasus Suap Rektor Unila

KPK memeriksa Anggota DPR asal Lampung dan Bupati Lampung Barat dalam kasus suap Rektor Unila Karomani.


KPK Lelang Mobil Matheus Joko Santoso, Terpidana Korupsi Bansos

1 hari lalu

KPK Lelang Mobil Matheus Joko Santoso, Terpidana Korupsi Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melakukan lelang mobil milik terpidana kasus korupsi bansos (bantuan sosial), Matheus Joko Santoso.