DPR Dituding Tak Bersih, Fadli Zon: Audit LSM-nya!

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fadli Zon, mengkritisi sejumlah organisasi masyarakat sipil yang berpotensi sebagai alat kepentingan asing di Indonesia. "Kalau LSM-LSM menjadi alat asing, mereka dibiayai oleh asing, itu menurut saya harus diatur. Tidak boleh ada lembaga mengatasnamakan swadaya masyarakat tapi sebenarnya swadaya asing," katanya ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 5 November 2014. (Baca: Fadli Zon Pasang Badan untuk Penghina Jokowi)

    Menurut Fadli, organisasi-organisasi yang mengkritisi bahwa ada pejabat negara atau DPR yang tidak bersih juga mestinya diaudit alur pendanaannya. "Mereka juga harus melalui suatu prosedur tertentu karena bisa jadi pencucian uang oleh pihak asing, bisa juga LSM Indonesia dijadikan alat untuk kepentingan-kepentingan donor asing," katanya. (Baca: Fadli Zon Minta Penghina Prabowo Dipidanakan)

    Sebelumnya, beberapa lembaga antikorupsi, seperti Indonesia Corruption Watch, mempermasalahkan pimpinan Dewan dan sedikitnya 17 pimpinan alat kelengkapan DPR yang disebut-sebut terlibat kasus korupsi. (Baca: DPR Desak Pemerintah Tegas pada Ormas Bermasalah)

    Masyarakat sipil ini, kata Fadli, juga harus diatur, tidak bisa pihak asing membiayai organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia tanpa diketahui negara, tanpa diaudit juga oleh publik. "Enggak bisa, dong. Harus ada aturannya. Jadi organisasi masyarakat sipil di Indonesia, apalagi lembaga negara, kalau ada hibah atau bantuan dari luar negeri itu statusnya sebagai apa," ujarnya. (Baca: Fadli Zon dan Keluarga Arsyad Sambangi Mabes Polri)

    Fadli mengatakan fraksinya siap memberikan sanksi kepada anggota yang terjerat kasus hukum. "Ya, harus dong, kalau misalnya terbukti terkena kasus-kasus hukum, karena kita semua sama kedudukannya di mata hukum," kata Fadli.

    Fraksi Gerindra, kata Fadli, memiliki mekanisme yang jelas dalam menentukan penempatan pimpinan dan anggota alat kelengkapan Dewan. Langkah pertama adalah menyesuaikan dengan keinginan anggota, kemudian dibandingkan dengan kemampuan dan latar belakangnya. "Utamanya, kami cocokkan berdasarkan kompetensinya, tidak berdasarkan kesenioritasan," kata Fadli.

    RIDHO JUN PRASETYO

    Terpopuler:
    Tiga Perilaku Aneh Pembunuh Dua TKI Indonesia
    Pakar Ungkap Cara Polisi Telisik Akun @TM2000Back  
    Usir Pesawat Asing, Berapa Biaya Operasional Sukhoi?  
    Sumarti Kirim Rp 180 Juta ke Ibu Sebelum Dibunuh
    Jokowi Gandeng 20 Investor Infrastruktur
    Sebelum Jadi Menteri, Kekayaan Jonan Rp 23 Miliar



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.