Senin, 19 November 2018

DPR Kembali Wacanakan Pemekaran Komisi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon (kedua kiri) berfoto bersama Pimpinan Komisi I terpilih Mahfudz Siddiq (keempat kiri) usai mengikuti sidang pemilihan ketua komisi I di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon (kedua kiri) berfoto bersama Pimpinan Komisi I terpilih Mahfudz Siddiq (keempat kiri) usai mengikuti sidang pemilihan ketua komisi I di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Konsultasi pengganti Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat kembali mewacanakan pemekaran komisi. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan wacana itu digulirkan guna mengurangi beban kerja sejumlah komisi.

    "Supaya lebih fokus," ujarnya saat memimpin rapat, Senin, 3 November 2014. (Baca: KPK Harap Dualisme Pimpinan DPR Tak Ganggu Seleksi)

    Fahri menjelaskan beban kerja komisi saat ini cenderung tidak berimbang. Itu bisa terlihat dari lima belas mitra kerja Komisi I yang membidangi masalah pertahanan, luar negeri, dan informasi.

    Komisi IV, yang membidangi masalah pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup hanya memiliki lima mitra kerja.

    Menurut Fahri, distribusi beban kerja itu berdampak pada efektivitas pengawasan dan proses pembahasan anggaran. Fahri mengusulkan agar Komisi I hanya ditugasi membidangi masalah pertahanan dan luar negeri.

    Persoalan informasi bisa berdiri sendiri atau bergabung dengan komisi lain yang dianggap relevan. (Baca: Prabowo Tak Mau Sapu Bersih Komisi DPR)

    Hal serupa disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Edhy Prabowo. Edhy mencontohkan bobot kerja delapan mitra kerja Komisi VI. Komisi yang membidangi masalah industri, perdagangan, koperasi, investasi, dan badan usaha milik negara itu sejatinya memiliki bobot tugas yang cukup besar.

    "Di BUMN itu ada 143 perusahaan yang saat ini mengelola dana Rp 2.300 triliun. Itu belum termasuk anak perusahaan dan cucu-cucunya. Kalau tidak dikontrol, kita tidak akan pernah tahu bagaimana pengelolaan aset tersebut?" kata Edhy. Meski sependapat, Edhy meminta agar wacana pemekaran ini dikaji lagi agar tepat sasaran.

    Namun gagasan itu menuai penolakan dari Fraksi Golkar dan Demokrat. Menurut anggota Fraksi Partai Demokrat, Rinto Subekti, format kemitraan yang berjalan saat ini sudah ideal dan tidak akan mempengaruhi kinerja Dewan. Rinto menyarankan DPR mempertahankan pola saat ini. "Kami rasa sudah OK."

    Berdasarkan data Sekretariat Jenderal, kata Fahri, pemekaran yang paling ideal adalah tiga komisi. Opsi itu dimungkinkan mengingat jumlah staf kesekretariatan dan ruang sidang. Meski belum menemui kata sepakat, hasil rapat konsultasi kali ini akan difinalisasi dalam rapat paripurna yang akan digelar Selasa besok.

    RIKY FERDIANTO

    Terpopuler:


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    21 November, Hari Pohon untuk Menghormati Julius Sterling Morton

    Para aktivis lingkungan dunia memperingati Hari Pohon setiap tanggal 21 November, peringatan yang dilakukan untuk menghormati Julius Sterling Morton.