Ini Sebab Presiden Jokowi Susah Dilengserkan MPR  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis Greenpeace berkostum harimau dan lumba-lumba membawa foto presiden RI Jokowi saat melakukan aksi di depan Istana Negara, Jakarta, 27 Oktober 2014. Mereka menyerahkan petisi

    Aktivis Greenpeace berkostum harimau dan lumba-lumba membawa foto presiden RI Jokowi saat melakukan aksi di depan Istana Negara, Jakarta, 27 Oktober 2014. Mereka menyerahkan petisi "100 Persen Indonesia Hijau Damai" yang telah ditandatangani oleh 113.595 orang. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan hakim konstitusi Jimly Asshidiqie mengatakan, adalah upaya yang berat jika ada pihak yang ingin memakzulkan Presiden Joko Widodo. Bahkan, kata Jimly, pelengseran tersebut lebih berat ketimbang mengubah Undang-Undang Dasar 1945.

    Musababnya, sistem presidensial memberi perlindungan agar pemimpin negara tak mudah diturunkan begitu saja seperti era presiden Abdurrahman Wahid. "Ada gabungan mekanisme hukum dan politik," kata Jimly di kantornya, Kamis, 30 Oktober 2014. (Baca: Di MPR, Jokowi Duduk di Kursi Warisan Soeharto

    MPR adalah lembaga tertinggi yang berhak memberhentikan presiden. Namun, sebelum masuk di ranah politik tersebut, Mahkamah Konstitusi harus memutuskan presiden bersalah atau tidak, seperti melakukan tindak pidana maupun korupsi. (Baca juga: PDIP: Koalisi Prabowo Tak Bisa Makzulkan Jokowi)

    Koalisi Prabowo Subianto telah menguasai parlemen, baik di DPR maupun MPR. Marak wacana yang menyebutkan Jokowi hanya bisa menjabat presiden selama dua tahun. Jokowi disebut bakal dijatuhkan melalui impeachment MPR. "Itu hanya syak wasangka," kata Jimly. (Simak juga: Koalisi Merah Putih Jalani Strategi Bumi Hangus)

    Posisi Presiden Jokowi, kata dia, lebih kuat daripada Presiden Amerika Serikat. Di Indonesia, presiden memiliki hak veto. Andai saja pemerintah tidak sepakat dengan sebuah rancangan undang-undang yang dibahas DPR, produk hukum tersebut tak bisa diundangkan.

    Sedangkan di Amerika Serikat, kata Jimly, andaikan senat dan parlemen menyetujui RUU, mau tak mau pemerintah kalah dan harus menyetujui RUU yang dibuat senat Amerika. Pemerintah kalah suara dari senat dan parlemen. (Baca: Jokowi Pilih Gugat MK Ketimbang Patuhi Yusril Ihza)

    MUHAMMAD MUHYIDDIN

    Baca yang Terpopuler
    Foto Porno Ini Bikin Penghina Jokowi Ditangkap
    5 Serangan @TrioMacan2000 yang Bikin Gerah Pejabat
    Jaga Habitat Ikan, Menteri Susi Ceburkan Truk ke Laut
    Kisah Menteri Susi Makan Sepiring dengan Karyawan
    Cerita Menteri Susi Nge-Trail di Aceh


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.