Blusukan, Menteri Marwan Bawa 3-4 Baju Seragam  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

    Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa Pemberdayaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Ja'far menyiapkan tiga-empat kemeja khusus selama blusukan. Sasaran Marwan kali ini adalah desa-desa tertinggal di luar Jawa. Sepatu kets menjadi alas kaki yang akan membuatnya lebih nyaman dan kemeja putih seperti kebiasaan Presiden Joko Widodo. "Rencananya 3-4 kemeja putih, itu barang lama," kata Marwan di kantornya, Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2014.

    Marwan menyebut Kementerian Desa sebagai kementerian blusukan karena mengatur sekitar 73.000 desa, ribuan daerah tertinggal, dan ratusan titik transmigrasi. "Mau tak mau, harus ngikut presidennya," kata Marwan. Apalagi, ujarnya, beban kementeriannya bertambah bila ada pemekaran desa dan daerah. "Daerah pemekaran itu mayoritas tertinggal."

    Pekan depan, Marwan mulai blusukan ke Aceh dan Papua. Menurut Marwan, acara ini bertujuan memetakan masalah untuk dicarikan solusi. Lokasi pastinya masih dikaji, tapi yang jelas kampung paling tertinggal. Tak ada persiapan khusus lain selama blusukan ke luar Jawa.

    Menurut Marwan, jajaran eselon I di bawahnya harus mengikutinya cara kerja ini. Ada tujuh eselon yakni dua dari transmigrasi dan 5 dari pembangunan daerah tinggal. Kepastian mengenai kelembagaan kementeriannya diketahui pekan depan. (Baca: Ke Mana Menteri Marwan Pagi Ini?)

    SUNDARI

    Berita Terpopuler
    Hina Jokowi di FB, Tukang Tusuk Sate Ini Ditahan
    Eva Sundari Kecewa Tak Jadi Menteri Jokowi
    Ditawari Tiga Pos, Kenapa Tjahjo Pilih Kemendagri?
    Paripurna DPR Ricuh, Meja Rapat Digulingkan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.