TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengatakan muncul keresahan di masyarakat ihwal penyusunan kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Menurut dia, ada banyak pertanyaan yang muncul di publik terkait hal ini. "Pertanyaan masyarakat perlu jawaban dan klarifikasi dari Jokowi," kata Ibas, Ahad, 25 Oktober 2014. (Baca juga: Cara Presiden Jokowi Memilih Menteri)
Ibas mengatakan, setidaknya ada tujuh pertanyaan masyarakat yang muncul di media sosial. Pertama, siapa yang mengambil keputusan dalam penetapan menteri? Ibas mempertanyakan hari-hari menjelang pengumuman kabinet yang justru terpusat di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. (Baca: Daftar Lengkap Menteri Kabinet Kerja Jokowi)
Ibas mengatakan jika yang menyusun adalah Megawati, maka hal ini bertentangan dengan UUD 1945. Ibas meminta Jokowi berterus terang dan jangan membohongi masyarakat. Jika benar ada intervensi Megawati, Ibas mengatakan Jokowi bisa dinyatakan melanggar konstitusi. (Baca: Ditanya Tugas, Menteri Jokowi Kompak Jawab Begini)
Pertanyaan kedua adalah, kata Ibas, apakah Jokowi sudah memikirkan pemisahan dan penggabungan kabinet terhadap pekerjaan kementerian. Dia khawatir penggabungan dan pemisahan ini akan menguras tenaga, energi, dan biaya untuk penyesuaian struktur baru ini. (Baca: Alumnus UI Dominasi Kabinet Kerja Jokowi-JK)
Pertanyaan ketiga soal restrukturisasi kementerian yang berimplikasi pada Anggaran Perubahan 2014 dan Anggaran Negara 2015. Ibas mempertanyakan apakah perubahan struktur yang berimbas pada anggaran ini sudah dikonsultasikan kepada Dewan. Menurut Ibas, penggunaan anggaran negara yang ceroboh bisa menyebabkan tindak pidana korupsi. (Baca: Berapa Skor Kabinet Jokowi Menurut KADIN?)
Selanjutnya: Penggabungan dan pemisahan kementerian