Dijerat Kasus HAM, Ryamizard: Mengapa Baru Sekarang?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan KSAD Jend TNI (purn) Ryamizard Ryacudu.    ANTARA/Feny Selly

    Mantan KSAD Jend TNI (purn) Ryamizard Ryacudu. ANTARA/Feny Selly

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mempertanyakan mengapa isu dugaan keterlibatannya dengan kasus hak asasi manusia baru dipertanyakan sekarang atau saat ia dicalonkan jadi menteri.

    "Karier saya selama 35 tahun, lalu pensiun. Tapi mengapa pas jadi Menhan baru sekarang ditanyakan soal itu. Menjadi tanda tanya mengapa baru sekarang," kata Ryamizard seusai perkenalan anggota Kabinet Kerja di halaman Istana Merdeka, Ahad, 26 Oktober 2014.(Baca: Jokowi-JK Disesalkan Pilih Ryamizard Jadi Menhan)

    Ia memilih fokus pada tugas barunya sebagai Menteri Pertahanan. Menurut dia, Kementerian Pertahanan harus lebih solid dan lebih tangguh. Misalnya dengan membeli alat-alat pertahanan modern. Ryamizard menegaskan sumber daya juga harus profesional. "Percuma beli alutsista tapi awak tidak profesional," katanya.

    Ryamizard menilai pertahanan mencapai darat, laut, dan udara, baik fisik maupun non-fisik. "Seluruh komponen harus saling dukung," katanya. Mengenai kaitan antara pertahanan dan maritim yang merupakan fokus program Jokowi, Ryamizard mengatakan dua aspek itu harus saling dukung. "Maritim mendukung pertahanan dan sebaliknya," katanya. (Baca:Komnas HAM: Jokowi Dikelilingi Terduga Pelanggar HAM)

    Jokowi mengaku memilih Ryamizard karena merupakan sosok militer yang merupakan pemikir demokratis dan loyal. "Beliau juga pernah menjadi Kasad. Saya minta beliau untuk menjaga kebijakan pertahanan kita," katanya.

    ANANDA TERESIA


    Baca juga:
    Kabinet Kerja Diisi 8 Perempuan dan 26 Pria

    Jokowi Persilakan Menteri Jonan Tidur di Kapal

    Indroyono: Maritim Jadi Andalan Presiden Jokowi

    Cara JK Mengimbangi Langkah Cepat Jokowi




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wacana Liberalisasi Penerbangan, Pemerintah Undang Maskapai Asing

    Pemerintah membuka wacana liberalisasi penerbangan dengan mengundang maskapai asing untuk mengoperasikan rute domestik demi memperketat kompetisi.