Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Himpunan Nelayan Desak Jokowi Percepat Tol Laut

image-gnews
Ilustrasi nelayan. TEMPO/Lazyra Amadea Hidaya
Ilustrasi nelayan. TEMPO/Lazyra Amadea Hidaya
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Rencana Presiden Joko Widodo memunculkan pos Kementerian Koordinator Kemaritiman dalam kabinetnya disambut antusias oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kelompok nelayan berharap Kementerian Maritim yang salah satunya bertanggung jawab pada pembangunan infrastruktur, terutama proyek tol laut, segera dapat bekerja dan mengubah nasib warga pesisir.

“Kami di pesisir berharap sekali proyek tol laut segera terealisasi untuk menyelamatkan panen hasil laut yang sering mubazir,” kata Ketua HNSI Gunungkidul Rujimanto kepada Tempo, Kamis, 23 Oktober 2014. (Baca: Tol Laut Terganjal Minimnya Industri di Timur)

Menurut Rujimanto, tol laut yang konsepnya akan memperbanyak titik labuh dan bongkar-muat barang itu sangat membantu memaksimalkan pesisir selatan yang kaya potensi, namun belum didukung fasilitas yang memadai. Walhasil, masyarakat nelayan terus dalam kondisi miskin. “Dari proyek itu, yang paling kami harapkan adalah tidak ada monopoli atas pembelian hasil panen laut,” ujar Rujimanto.

Salah satu masalah yang selama ini membuat nelayan tak berdaya adalah mereka bergantung hanya pada satu-dua pengepul. Akibatnya, seberapa pun besarnya tangkapan nelayan tak akan bernilai tinggi jika pengepul sudah menentukan harga sendiri.

“Ikan beda dengan rokok. Kami tak bisa tentukan harga karena pembelinya itu-itu saja,” kata Rujimanto. Akhirnya, pilihan untuk menjual ikan meski harganya rendah ditempuh nelayan. Itung-itung, daripada panen laut rusak atau membusuk dimakan waktu lantaran menunggu pembeli yang lain. (Baca: 'Tol Laut' Butuh Perusahaan Induk Pelabuhan)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adanya tol laut itu, nelayan berharap lebih banyak kapal lalu-lalang dengan banyak titik pemberhentian. Dengan begitu, hasil panen laut lebih banyak yang melirik sehingga terjadi persaingan harga secara sehat.

Rujimanto mencontohkan, sepanjang Oktober ini, nelayan Gunungkidul sebenarnya berpesta dengan melimpahnya tangkapan ikan teri. Namun, dari tangkapan yang dihasilkan, ada sekitar satu ton ikan teri yang rusak akibat terlalu lama disimpan dan tak ada pembeli. “Pengepul ternyata sudah membeli dari pantai lain, sedangkan tangkapan setiap hari ada, tapi tak ada yang melirik,” katanya.

PRIBADI WICAKSONO

Terpopuler
3 Alasan Jokowi Batal Umumkan Kabinet

Rilis Menteri Batal, Mega Gelar Rapat Rahasia

Rahasia Dokumen di Tangan Jusuf Kalla

Beda Jokowi dan JK Soal Pengumuman Kabinet

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

55 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

27 Januari 2024

Pakar bidang ilmu pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan  dan Ilmu Kelautan IPB University pada Sabtu, 27 Januari 2024 di Bogor, Jawa Barat.  Foto: Istimewa
Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

Pakar ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.


Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

11 Januari 2024

Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas (Unand) Sakti Wahyu Trenggono saat diwawancarai awak media di Padang, Selasa, (31/10/2023). ANTARA/Muhammad Zulfikar.
Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan prioritas KKP tahun ini masih fokus pada pelaksanaan program-program berbasis ekonomi biru.


Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

28 November 2023

Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka Konferensi Nasional XI Pengelolaan Sumber Daya Laut


Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

10 November 2023

Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo menyampaikan pandanganya saat acara Pidato Calon Presiden Republik Indonesia bertajuk Arah dan Strategi Politik Luar Negeri di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Dalam pidatonya Ganjar menyinggung minat anak muda untuk masuk ke dunia politik masih sangat sedikit hingga potensi lumbung pangan Indonesia akan keranah Internasional. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim tanah air.


BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

30 Oktober 2023

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati. (BMKG)
BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Ketersediaan data dan informasi yang akurat mengenai laut menjadi salah satu bentuk mitigasi dampak perubahan iklim.


Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

24 Oktober 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ditemui di Senayan, pada Selasa, 24 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan progran hilirisasi bakal berlanjut.


Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

22 Oktober 2023

Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad yang tergabung dalam komunitas Ocean Young Guards. Dokumentasi: Unpad.
Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad mendirikan komunitas Ocean Young Guards.


RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran

20 Juli 2023

(Dari kiri) Kabiro Komunikasi Kemenko Marves Andreas Dipi Patria, Sekretaris Kemenko Marves Ayodhia  G. L. Kalake, Plt. Asdep Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kemenko Marves Sora Lokita, dan Senior Advisor for Climate and Environmental Governance AIS Program Manager Abdul Wahib Situmorang dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Juli 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran

Pemerintah akan menggelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/Ais Forum) pada 10-11 Oktober 2023 di Bali. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves menyebut, forum tersebut akan menghadirkan delegasi dari 51 negara anggota Ais Forum.


Siapa Pasang Pagar di Laut Tangerang? Dinas Perikanan, Kelautan dan Polairud Banten Tak Ada yang Tahu

23 Juni 2023

Pematokan laut dengan cara dipagar bentangan batang bambu sepanjang 400 meter menyebabkan  nelayan pesisir Desa Jenggot  Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang  tak bisa melaut. FOTO: istimewa
Siapa Pasang Pagar di Laut Tangerang? Dinas Perikanan, Kelautan dan Polairud Banten Tak Ada yang Tahu

Pagar bambu memagari wilayah laut di peraiaran Kabupaten Tangerang. Memanjang hingga berkilo-kilometer. Tidak ada yang tahu siapa yang pasang.