Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Upah Minimum Provinsi Dilansir Serentak 1 November  

image-gnews
Barisan buruh dari garda metal  se-Jabotabek melakukan aksi long march dari Bundaran HI hingga Istana Negara, Jakarta (05/09). Aksi ini digelar untuk menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) menjadi Rp 3,7 juta.  TEMPO/Dasril Roszandi
Barisan buruh dari garda metal se-Jabotabek melakukan aksi long march dari Bundaran HI hingga Istana Negara, Jakarta (05/09). Aksi ini digelar untuk menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) menjadi Rp 3,7 juta. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperingatkan para gubernur untuk segera mempersiapkan upah minimum provinsi (UMP) yang akan ditetapkan secara serentak pada 1 November 2014. Penetapan ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja serta Peraturan Menakertrans Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

"Kita telah menyampaikan surat edaran kepada para gubernur untuk mempercepat pembahasan UMP 2015, dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi (DPP), sehingga penetapannya dapat berjalan optimal," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans Irianto Simbolon pada Rabu, 22 Oktober 2014.

Dalam proses pembahasan penetapan UMP tersebut, para gubernur diminta memfasilitasi DPP menyelenggarakan sidang pembahasan penetapan upah minimum. Sidang tersebut melibatkan unsur pemerintah, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja.

Sedangkan dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota, ujar Irianto, mengutip surat edaran tersebut, para gubernur harus memperhatikan rekomendasi DPP dan rekomendasi bupati/wali kota setempat.

Sementara itu, bagi daerah yang upah minimumnya masih di bawah standar kebutuhan hidup layak, para gubernur diminta menyusun peta jalan pencapaian KHL di wilayahnya masing-masing.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemenakertrans, menurut Irianto, selama ini sudah menerjunkan tim asistensi ke pemerintah daerah melalui dinas tenaga kerja masing-masing untuk membantu menyusun standar kelayakan juga upah minimum 2015.

"Tim asistensi ini bertugas memberikan asistensi, mediasi, dan konsultasi untuk mempercepat proses penetapan UMP 2015 kepada dewan pengupahan daerah dan pemerintah daerah provinsi di seluruh Indonesia," tutur Irianto.

URSULA FLORENE SONIA

Berita lainnya:
Jokowi Umumkan Kabinet Siang atau Sore Ini  
Kandidat Mendagri, Ini Rekam Jejak Teras Narang  
Anak Jokowi Bersaing dengan 2.500 Pelamar CPNS 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BPS: Upah Harian Buruh Tani Naik 0,36 Persen  

16 Mei 2016

Sejumlah buruh perempuan mamaculi lahan kentang di daerah Kledung, Temanggung, Jawa Tengah, 16 Mei 2016. Bekerja menanam kentang di atas lahan milik Dinas Pertanian dan Perkebunan tersebut, para buruh wanita dibayar harian. TEMPO/Budi Purwanto
BPS: Upah Harian Buruh Tani Naik 0,36 Persen  

Semakin tinggi upah riil, semakin tinggi daya beli

buruh.


BKPM: Upah Masalah Terbesar Sektor Padat Karya  

21 Desember 2015

Franky Sibarani. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
BKPM: Upah Masalah Terbesar Sektor Padat Karya  

Paket kebijakan jilid IV telah memberikan kepastian dengan memberikan formula penghitungan pengupahan.


Upah Naik, Bos Kapal Api Pilih Mesin Robot Gantikan Buruh  

13 Desember 2015

Ilustrasi biji kopi. ANTARA/Irwansyah Putra
Upah Naik, Bos Kapal Api Pilih Mesin Robot Gantikan Buruh  

Upah minimum buruh kopi yang terus meningkat membuat bos Kapal Api memilih teknologi robot.


Tuntut PP Pengupahan Dicabut, Buruh Mogok Nasional 4 Hari  

24 November 2015

Demo buruh menolak PP Pengupahan di Tugu Proklamasi, Jakarta, 20 November 2015. TEMPO/Vindry Florentin
Tuntut PP Pengupahan Dicabut, Buruh Mogok Nasional 4 Hari  

Tuntut PP Nomor 78 dicabut, serikat buruh yang tergabung dalam Komite Aksi Upah akan menggelar aksi mogok nasional selama empat hari mulai hari ini.


DPR Minta Pemerintah Tunda PP Pengupahan  

6 November 2015

Dede Yusuf, mantan wagub Jawa Barat, menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 dari fraksi Partai Demokrat, terlihat di sidang perdana paripurna MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 2 Oktober 2014. TEMPO/Frannoto
DPR Minta Pemerintah Tunda PP Pengupahan  

PP Pengupahan tidak pernah dibicarakan dengan Komisi Ketenagakerjaan DPR.


Formula Pengupahan Baru Akan Mudahkan Dunia Usaha

21 Oktober 2015

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ferry Mursyidan Baldan, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, 2 Februari 2015. TEMPO/Imam Sukamto
Formula Pengupahan Baru Akan Mudahkan Dunia Usaha

Saat ini, baik pemerintah maupun dunia usaha sedang berupaya

untuk melakukan sinkronisasi.


Rieke: Sistem Pengupahan Mirip Orde Baru

18 Oktober 2015

Rieke Diah Pitaloka. Dok. TEMPO/Jacky Rachmansyah
Rieke: Sistem Pengupahan Mirip Orde Baru

Rieke Dyah Pitaloka mengkritik rencana kenaikan upah yang hanya
memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Disebut mirip
cara orde baru.


Upah, BKPM: Penetapan Lima Tahun, Kenaikan Setiap Tahun  

7 Oktober 2015

Buruh Pabrik/TEMPO/Tony Hartawan
Upah, BKPM: Penetapan Lima Tahun, Kenaikan Setiap Tahun  

"... maka, kami bilang, kita buat saja formulanya berlaku lima tahun, tidak perlu diutak-atik, tapi kenaikannya setiap tahun," kata Azhar Lubis.


Upah Murah Cara Kuno Menarik Investor  

4 November 2013

Ribuan buruh melakukan unjuk rasa menuntut Jaminan Sosial Tolak Upah Minimum di Jalan Mohammad Husni Thamrin , Jakarta, Rabu (10/4). Dalam aksi pemanasan jelang May Day tersebut, buruh menuntut revisi Pepres no 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan PP No 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran dan mendesak dijalankannya jaminan kesehatan seluruh rakyat 1 Januari 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Upah Murah Cara Kuno Menarik Investor  

Pemerintah bertekad memenggenjot produktivitas dan efisiensi sebagai daya tarik baru mendatangkan investor


Idealnya Fasilitas Buruh: Pakaian Berbahan Kulit  

1 November 2013

Seorang peserta demo buruh dari KSPSI menunjukan poster tuntuytan saat melakukan aksi damai di jalan MH. Thamrin, Jakarta (17/10). Tempo/Aditia Noviansyah
Idealnya Fasilitas Buruh: Pakaian Berbahan Kulit  

Beberapa bahan kulit jadi salah satu komponen penambah di sektor ini, seperti jaket, dompet, dan sandal semidinas.