Yusril: Depkeh Tidak Berwenang Tentukan PKB yang Sah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Kehakiman dan HAM sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sah atau tidak sahnya keberadaan suatu partai politik. Hal itu ditegaskan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra seusai menghadap Presiden Megawati Soekarnoputeri di Istana Negara, Rabu (9/1). Penegasan ini dikemukakannya saat disinggung mengenai kemelut yang terjadi di kubu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kini terpecah menjadi dua versi, yaitu versi Alwi Shihab dan Matori Abdul Jalil. “Kewenangan Depkeh adalah mendaftarkan partai politik dan mengumumkannya dalam Berita Negara,” kata dia. Seperti diketahui, hingga saat ini kedua versi PKB mengklaim dirinya yang sah. Wakil Presiden Hamzah Haz sendiri menolak untuk memilih PKB yang sah di antara keduanya. “Kita tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Itu adalah wewenang Mendagri dan Menteri Kehakiman untuk menentukannya,” ujarnya saat ditemui sebelum Sidang Kabinet, Senin (7/1)lalu. (Dara Meutia Uning)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.