TEMPO Interaktif, Jakarta:Direksi baru BNI dipimpin Direktur Utama Sigit Pramono mengunjungi Komsii Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/5) siang. Kunjungan itu menurut Sigit dilakuan secara proaktif untuk memperkenalkan direksi baru kepada KPK. Rombongan diterima antara lain oleh Wakil Ketua Erry Eryana. Ini komitmen kami mendukung adanya upaya pemberantasan korupsi, ujarnya. Kepada KPK, ia menyampaikan mengenai beberapa hal menyangkut proyek Teknologi Informasi (TI) di BNI yang diindikasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan telah terjadi penggelembungan anggaran. Kami datang ke KPK untuk menjelaskan hal itu, juga karena kami merasa diadili oleh media dan sebagainya seolah-olah di BNI ada korupsi soal TI dan sebagainya, ujarnya. Sigit menambahkan, penjelasan ke KPK itu sebagai komitmen dari pihak BNI bahwa akan kooperatif jika nanti diperlukan proses pemanggilan terkait dengan penyelidikan kasus pengadaan TI tersebut.Ia menjelaskan nilai proyek untuk pengadaan TI tersebut sebesar US$ 98 ribu untuk kontrak selama 5 tahun yang menyangkut beberapa cabang di Indonesia. Keputusan itu diproses sejak 1999 dan saat ini tinggal melakukan realisasi. Pelaksanaannya mulai Juli 2004, kata Sigit. Anton Apriyanto
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Daftar Lowongan Kerja BUMN dan Swasta dengan Tenggat 31 Januari 2024
20 Januari 2024
Daftar Lowongan Kerja BUMN dan Swasta dengan Tenggat 31 Januari 2024
Peluang lowongan kerja terbuka untuk Anda dengan pendidikan minimal SMA dan S1 yang baru lulus (fresh graduate) maupun yang sudah berpengalaman.
Cara Menutup Kartu Kredit BNI, Bisa Lewat Kantor Cabang hingga Call Center
10 Januari 2024
Cara Menutup Kartu Kredit BNI, Bisa Lewat Kantor Cabang hingga Call Center
Bagi Anda yang ingin menutup kartu kredit BNI, bisa mengikuti beberapa cara ini. Simak cara menutup kartu kredit BNI yang aman dan cepat.
Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya
18 Desember 2023
Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya
KPK menggelar lelang atas barang sitaan hasil gratifikasi dalam Hakordia 2023. Begini tata cara dan syarat mengikuti lelangnya.
BNI Raih Dua Penghargaan Bergengsi 2023
16 Desember 2023
BNI Raih Dua Penghargaan Bergengsi 2023
BNI berhasil memperoleh penghargaan dari Euromoney Cash Management Survey 2023 dan Alpha Southeast Asia Awards 2023.
Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi
13 Desember 2023
Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi
Ahli Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) khususnya dalam pemberantasan korupsi kurang greget.
Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan
13 Desember 2023
Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan
Herdiansyah Hamzah menulai kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi yang masih mengecewakan publik jika dilihat secara kualitatif.
BNI Dukung OJK Perkuat Literasi Keuangan
13 Desember 2023
BNI Dukung OJK Perkuat Literasi Keuangan
BNI mendukung penguatan literasi keuangan masyarakat dalam menggunakan berbagai layanan jasa perbankan secara bijak.
KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi
12 Desember 2023
KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi
Ini tentang aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir
12 Desember 2023
KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir
KPK mengatakan telah mengundang semua insan KPK melalui email kantor, termasuk kepada Ketua nonaktif Firli Bahuri. Tapi Firli tak hadir.
Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan
12 Desember 2023
Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan
Presiden Jokowi meminta DPR segera membahas dan menyelesaikan RUU Perampasan Aset. Mekanisme untuk pengembalian kerugian negara.
