Analisis Perubahan PAN dan PKS di Koalisi Prabowo  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (Ketiga dari kiri) dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta (kedua dari kanan) menyaksikan penyerahan surat penandatanganan kontrak politik di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (17/5).  TEMPO/Aditia Noviansyah

    Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (Ketiga dari kiri) dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta (kedua dari kanan) menyaksikan penyerahan surat penandatanganan kontrak politik di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (17/5). TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, mengatakan suasana transaksional lebih terasa di koalisi pendukung Prabowo ketimbang pengusung Joko Widodo. Ia menyebutkan citra partai ideologis seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini tak sekuat dulu. "Sekarang mereka menjadi pragmatis," kata Lucius saat dihubungi, Selasa, 14 Oktober 2014.

    PAN, kata dia, adalah partai yang identik dengan cita-cita reformasi yang ingin mengembalikan kekuasaan ke tangan rakyat. Begitu pula PKS, yang lahir dari rahim aktivis kampus dan turut menumbangkan Orde Baru. (Baca: PKS Incar Pimpinan Komisi Agama)

    Kini, kata Lucius, PAN dan PKS justru masuk ke koalisi pro-Prabowo, yang dituding sebagai bagian dari Orde Baru. Menurut dia, idealisme yang bergeser menjadi pragmatis ini tercermin dari sikap kedua partai itu yang mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD dan ikut bagi-bagi kursi DPR. (Baca: Komentari FPI, Megawati Ditanya Balik)

    Hari ini DPR mengagendakan pemilihan pimpinan komisi. Lucius memprediksi pucuk pimpinan alat kelengkapan parlemen ini bakal disapu bersih koalisi pro-Prabowo. Lucius melihat rekam jejak anggota koalisi itu selama ini, yang mengklaim lebih mementingkan musyawarah dan tak mengejar jabatan di parlemen. Namun, kata dia, kenyataannya, koalisi itu justru merebut posisi-posisi strategis. "Kalau mendengar koalisi mau lobi, itu hanya busa-busa saja," katanya. (Baca juga: 3 Orang Ini Calon Kuat Jaksa Agung Kabinet Jokowi)

    Kemenangan koalisi pro-Prabowo dimulai sejak Undang-Undang MD3, yang mengatur tentang susunan pimpinan di DPR, DPD, DPRD, dan MPR, disahkan. Dengan pengesahan itu, kata dia, pimpinan komisi akan dipilih secara paket dan hampir pasti akan terjadi pemungutan suara.

    "Logikanya, anggota koalisi yang terbanyaklah yang akan menang," kata Lucius. Bersama Partai Demokrat, koalisi pro-Prabowo memiliki 353 kursi. Sedangkan koalisi pro-Jokowi hanya punya 207 kursi.

    MUHAMMAD MUHYIDDIN

    Topik terhangat:

    Mark Zuckerberg | Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

    Berita terpopuler lainnya:
    Sri Mulyani Calon Menteri, DPR: Rakyat Dikibuli 
    Tak Lagi Jubir KPK, Johan Budi Naik Pangkat
    Zuckerberg ke Jokowi, Blusukan Itu Apa?
    Foto Selfie dengan Warga, Zuckerberg Minta Syarat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.