Tak Lagi Presiden, Ini Panggung Baru buat SBY  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • SBY memberikan keterangan pers penerbitan Perpu UU Pilkada di Istana Negara, Jakarta, 2 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    SBY memberikan keterangan pers penerbitan Perpu UU Pilkada di Istana Negara, Jakarta, 2 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan tetap mendapat panggung politik walaupun tidak lagi menjadi presiden. (Baca: Usai Jadi Presiden, SBY Gelar Pelepasan Dirinya

    "Karena harus diakui bahwa selama 20 tahun terakhir SBY sangat baik dalam panggung politik di Indonesia," ujar Bonar saat ditemui di kantor Setara Institute, Senin, 13 Oktober 2014. (Baca: Catatan LSM untuk SBY, Pesan untuk Jokowi)

    Bonar mengatakan panggung politik untuk SBY tetap ada karena SBY memegang peran sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. "Selain itu, SBY pasti menjadi penasihat bagi politikus Demokrat," ujar dia. (Baca: Empat Rapor Merah Kebijakan Luar Negeri SBY)

    Apalagi saat ini, kata Bonar, dunia politik Indonesia tidak lagi ditentukan oleh parlemen, tapi oleh orang yang berkuasa dan berpengaruh. Ia mencontohkan Koalisi Merah Putih di Senayan dikendalikan antara lain Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. (Baca: SBY Tak Berniat Perpanjang Jabatan Meski 1 Hari)

    Menurut Bonar, yang patut diwaspadai oleh SBY dan elite partai adalah solidnya koalisi Prabowo tak lepas dari kekuatan figur masing-masing penguasa partai. "Kalau suasana sudah saling tidak enak, kemungkinan koalisi Prabowo akan bubar."

    ODELIA SINAGA

    Berita terpopuler lainnya:
    Pengganti Ahok Mantan Koruptor, Ini Kata Gerindra
    Video Penganiayaan Murid SD di Bukittinggi Beredar

    Gerindra Usut Pengkhianatan Kadernya di Pilpres


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.