Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kabinet Jokowi, Nama Sri Mulyani dan Jonan Mencuat

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi dan Jusuf Kalla memberikan keterangan pers tentang kabinetnya di Jakarta, 15 September 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi dan Jusuf Kalla memberikan keterangan pers tentang kabinetnya di Jakarta, 15 September 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Managing Director (Direktur Pelaksana) Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, serta Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Ignasius Jonan mencuat dalam seleksi calon menteri ekonomi kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (Baca: Imbangi DPR, LSM: Jokowi Pilih Menteri Prorakyat)

Menurut orang yang dekat dengan lingkaran dalam Jokowi, Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2010, Sri Mulyani, kemungkinan besar akan diplot menjadi Menteri Koordinator Perekonomian. Sedangkan Bambang, yang menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak Oktober 2013, akan menjadi Menteri Keuangan.

Gubernur Bank Indonesia Agus Dermawan Wintarto Martowardojo juga disebut-sebut sebagai calon kuat Menteri Keuangan. Agus pernah menjadi Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2010-2013 menggantikan Sri Mulyani. (Baca: Boediono Sarankan Jokowi Cari Menkeu Konservatif)

Jonan, yang kariernya kian moncer lantaran dianggap berhasil membenahi PT KAI, bakal ditaruh di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara. (Baca juga: Dari Harvard, Karen Mau Bantu Jokowi)

Ketua Tim Transisi Rini Mariani Soemarno juga hampir dipastikan masuk jajaran kabinet pemerintahan Jokowi-Kalla. Orang yang dekat dengan lingkaran Jokowi itu menambahkan, semula Rini bakal ditaruh menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. "Dalam perkembangan terakhir, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Gotong Royong 2001-2004 (pemerintahan Megawati Soekarnoputri) itu akan menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat," ujar orang itu.

Selain itu, Jokowi ada kemungkinan masih akan memakai Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam jajaran menteri ekonomi kabinetnya. Nama Kuntoro Mangkusubroto, Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan), serta Sofyan Djalil, Menteri BUMN periode 2007-2009, juga santer disebut-sebut bakal masuk kabinet Jokowi. (Baca: Jokowi Masih Rahasiakan Calon Menteri Keuangan)

Jokowi tak membantah atau membenarkan saat Tempo menyebut nama-nama ini sebagai calon kuat menteri-menteri ekonominya. “Nanti saja,” katanya kepada Tempo, Kamis pekan lalu. Ia enggan mengomentari kemungkinan Sri Mulyani diplot menjadi Menteri Koordinator Perekonomian. Jokowi mengaku belum menempatkan nama-nama calon pada kementerian tertentu. “Belum final semuanya, nanti saja.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejumlah sumber lain menyebutkan Jokowi sudah mengontak langsung Sri Mulyani dan menawarinya masuk kabinet. Sedangkan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mengaku sudah bertemu dengan Sri Mulyani dua kali, salah satunya di Washington, DC, Amerika Serikat, pada pertengahan Agustus lalu. (Baca: Jokowi: Tak Ada Jatah Menteri Koalisi Merah Putih)

Menurut Kalla, ia melobi Sri Mulyani untuk menjadi Menteri Koordinator Perekonomian. “Tapi kami belum memutuskan,” kata Kalla saat ditemui Tempo di rumahnya di Jalan Brawijaya, Jakarta, Rabu pekan lalu.

Sri Mulyani sendiri, saat dimintai konfirmasi Tempo lewat pesan di WhatsApp, hanya membalas, “Tidak mau mengomentari soal ini.” Begitu pula Bambang Brodjonegoro, yang tak mau menanggapi saat dicegat di kantor Kementerian Keuangan. (Baca: Kader PDIP: Capres, Jokowi Masih Butuh Jam Terbang)

Sebelumnya, Jokowi mengumumkan jumlah kementerian dalam kabinetnya ada 34, yang terdiri atas 16 dari kalangan profesional partai dan 18 dari profesional murni.

GRACE GANDHI | ELIK SUSANTO | ANANDA TERESIA | TRI SUHARMAN | TRI ARTINING PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

4 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

14 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

14 jam lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

14 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

15 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

18 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

18 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

1 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

Dari anggaran Perlinsos Rp496,8 triliun, hanya Rp75,6 triliun disalurkan untuk bansos di Kemensos. Lainnya untuk berbagai subsidi termasuk BBM


Viral Barang Bawaan Penumpang ke Luar Negeri Harus Dilaporkan, Ini Bunyi Peraturannya

2 hari lalu

Bea Cukai Kembali Tegaskan Aturan Barang Bawaan dari Luar Negeri
Viral Barang Bawaan Penumpang ke Luar Negeri Harus Dilaporkan, Ini Bunyi Peraturannya

Barang bawaan penumpang ke luar negeri harus dilaporkan agar sekembalinya ke Tanah Air tidak kena pajak impor. Ini bunyi peraturannya.


Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.