AJI Minta Hashim Buktikan jika Ada Berita Keliru

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Penyantun Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI), Hashim Djojohadikusumo. TEMPO/Fully Syafi

    Ketua Dewan Penyantun Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI), Hashim Djojohadikusumo. TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.CO, Jakarta - Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto, baru-baru ini menggegerkan media sosial dengan wawancaranya bersama Wall Street Journal, yang dilansir pada Selasa lalu.

    Di dalam wawancara itu, Hashim, yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, mengutarakan niatnya untuk melakukan oposisi aktif, termasuk memanfaatkan kewenangan voting untuk penentuan komposisi pimpinan sejumlah lembaga tinggi negara.

    Ini menimbulkan kesan Hashim berniat menghambat pemerintahan baru pimpinan presiden terpilih Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla. (Baca: Soal Veto 100 Posisi, Hashim Dianggap Tak Paham UU)

    Politikus Gerindra ini lantas mengeluh bahwa wawancara berbahasa Inggris-nya itu mengalami perubahan makna atau dipelintir saat disadur oleh media-media lokal.

    Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia Eko Maryadi meminta Hashim membuktikan klaimnya. "Kalau memang ada pelintiran, bagian mana? Hashim harus membuktikan," ujar Eko saat dihubungi pada Jumat, 10 Oktober 2014.

    Menurut Eko, jika merasa pernyataannya telah disalahtafsirkan, Hashim bisa menempuh jalur pengaduan kepada media bersangkutan. (Baca: Begini Saduran Wawancara Hashim Djojohadikusumo)

    "Kalau merasa dirugikan, dia bisa melakukan hak jawab," tutur Eko. Apalagi kalau ucapan itu ditulis keliru oleh puluhan media di Indonesia.

    Eko menyayangkan jika ada tendensi untuk mencari perhatian, yang biasanya dilakukan oleh politikus yang tidak memiliki kredibilitas.

    Eko menilai Hashim tidak sungguh-sungguh mengeluhkan ucapannya itu. Tindakan Hashim lebih didasari pembenaran diri karena rekan-rekannya dari koalisi pro-Prabowo tidak memberikan tanggapan positif.

    Namun Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bara Hasibuan mengatakan tak berminat menempuh cara seperti itu terhadap pemerintahan Jokowi-JK. (Baca: PAN Ogah Ikuti Hashim Jegal Jokowi)



    URSULA FLORENE SONIA

     

    Terpopuler lainnya:
    Dijegal DPR, Jokowi Tak Segan Keluarkan Hak Veto
    Ormas Anarkistis, Jokowi: Gebuk Saja
    Krisis, Gudang Garam PHK 2.000 Karyawan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.