Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ilmuwan Kecam Politik Bumi Hangus Koalisi Prabowo  

image-gnews
Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto, memberikan kata sambutan dalam pembekalan anggota DPR terpilih periode 2014-2019 Koalisi Merah Putih, di Jakarta, 26 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto, memberikan kata sambutan dalam pembekalan anggota DPR terpilih periode 2014-2019 Koalisi Merah Putih, di Jakarta, 26 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.COJakarta - Kalangan pendidik yang tergabung dalam Aliansi Ilmuwan Indonesia mengecam strategi bumi hangus yang dilakukan koalisi partai pendukung Prabowo. Strategi itu terindikasi dari manuver mereka menguasai kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Pemusyawaratan Rakyat. (Baca : Fahri: Tak Ada Rencana Veto 100 Posisi Strategis)

"Cara-cara bumi hangus dan kudeta parlemen dengan taktik menguasai kepemimpinan DPR dan MPR demi kepentingan elite perlu dikoreksi," ujar doktor filsafat dari Universitas Indonesia, Karlina Leksono Supelli, saat membacakan pernyataan sikapnya di Kampus UI Salemba, Kamis, 9 Oktober 2014. (Baca : Jimly: Pemakzulan Jokowi Nyaris Mustahil)

Karlina menjelaskan, konstelasi di parlemen yang berkembang belakangan ini mengabaikan akal sehat dan penuh manipulasi dari elite yang haus kekuasaan. "Mereka memanipulasi kepentingan lewat jalur prosedur hukum dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat," katanya. (Baca : Kubu Prabowo Dianggap Pentingkan Kepuasan Sendiri)

Hal itu terlihat dari pengesahan Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD serta Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Agenda yang disodorkan koalisi pro-Prabowo dalam UU Pilakda, kata Karlina, merupakan tragedi politik yang merampas hak rakyat untuk memilih kepala daerah mereka masing-masing. "Pemilihan kepala daerah lewat DPRD adalah kemunduran berpikir dan menolak proses bangsa untuk berdemokrasi," ujarnya.

Bahkan, pandangan yang diperlihatkan kubu Prabowo juga merusak tatanan kenegaraan dalam sistem presidensial. Wacana amendemen yang mereka gagas justru memindahkan kekuasaan sepenuhnya ke tangan DPR. "Tata kelola negara kini berada di tangan oligarki politik dan membahayakan penguasaan sumber daya demi kepentingan elite," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dosen Fakultas Hukum UI, Sulistyowati Irianto, menjelaskan, pernyataan sikap itu lahir dari diskusi panjang sekitar 350 kelompok akademikus dan ilmuwan dari berbagai kampus di Tanah Air. Mereka risih atas perkembangan peta politik nasional yang memperlihatkan polarisasi kepentingan.

"Kami menggugah kesadaran para elite agar mau mendengar apa yang menjadi keinginan rakyat. Polarisasi kepentingan yang saat ini terlihat begitu telanjang, namun jauh dari kehendak baik bagi kepentingan bangsa dan bernegara. Suara yang kami percayakan kepada mereka disalahgunakan," ujarnya.

RIKY FERDIANTO

Berita Terpopuler
Novel FPI Menyerahkan Diri ke Polda Metro Jaya
Seusai Geger MPR, Mega-SBY Kunci Stabilitas Politik|
FPI: Ahok Tak Akan Bisa Bubarkan Kami 
Nazaruddin: Ibas Terima Duit Korupsi Wisma Atlet 
Bantah Jokowi, KSAD Pamer Leopard Tak Rusak Jalan  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Soal Waktu Penentuan Arah Koalisi, Golkar Tunggu Momentum Demi Kepentingan Terbaiknya

21 Juli 2023

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama sejumlah pejabat utama partai memimpin konferensi pers usai Rakernas di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Ahad, 4 Juni 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Soal Waktu Penentuan Arah Koalisi, Golkar Tunggu Momentum Demi Kepentingan Terbaiknya

Erwin Aksa memastikan bahwa arah politik Golkar akan selalu berada di pemerintahan.


Kata Anas Urbaningrum dan Gede Pasek soal PKN yang Belum Tentukan Arah Koalisi

15 Juli 2023

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika (kanan) bertemu empat mata dengan Anas Urbaningrum di kediaman Anas daerah Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Selasa, 9 Mei 2023.  Sumber: Dokumentasi Gede Pasek
Kata Anas Urbaningrum dan Gede Pasek soal PKN yang Belum Tentukan Arah Koalisi

Anas Urbaningrum dan Gede Pasek sebut Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN belum tentukan arah koalisi untuk Pemilu 2024


Airlangga Bilang KIB Belum Bubar Meski PAN Beri Sinyal Merapat ke PDIP

5 Juni 2023

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kedua kiri), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kanan) dan Plt Ketua Umum PPP Mardiono (kanan) berfoto bersama usai silaturahmi partai koalisi pendukung pemerintah dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 2 Mei 2023. Dalam silaturahmi tersebut mereka juga membahas kondisi bangsa terkini serta sejumlah isu-isu strategis. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Airlangga Bilang KIB Belum Bubar Meski PAN Beri Sinyal Merapat ke PDIP

Airlangga menyebut dirinya bahkan baru bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas pada Sabtu malam kemarin.


PKB Sebut Golkar Sepakat Gabung KIR, Begini Respons Airlangga

5 Mei 2023

Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartato bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat Halalbihalal Partai Golkar-PKB di Kawasan Senayan, Jakarta, Rabu 3 Mei 2023. TEMPO/Subekti.
PKB Sebut Golkar Sepakat Gabung KIR, Begini Respons Airlangga

Airlangga menjelaskan, Golkar sedianya sudah membentuk tim teknis untuk koalisi inti.


Dua Jam Lebih Bertemu di Istana, Ini yang Dibahas Jokowi dan 6 Ketum Parpol Koalisi

2 Mei 2023

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kanan), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (kiri), dan Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono (kanan) memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Dua Jam Lebih Bertemu di Istana, Ini yang Dibahas Jokowi dan 6 Ketum Parpol Koalisi

Menurut Airlangga, pertemuan dengan Jokowi ini lebih banyak membahas kondisi perekonomian ke depan. Adakah bahas politik?


Politikus PKB Bilang Cak Imin dan Airlangga Bertemu Rabu Besok

2 Mei 2023

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto melakukan pertemuan di Istora Senayan, Jumat, 10 Februari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Politikus PKB Bilang Cak Imin dan Airlangga Bertemu Rabu Besok

Halalbihalal DPP PKB dan DPP Golkar itu digelar di Resto Plataran Senayan.


PAN Yakin Diajak Berkoalisi Partai Lain karena Merepresentasikan Muhammadiyah

30 April 2023

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno ketika ditemui wartawan di Hotel Aone Jakarta, Senin, 6 Februari. TEMPO/Riri Rahayu
PAN Yakin Diajak Berkoalisi Partai Lain karena Merepresentasikan Muhammadiyah

Bukan hanya jemput bola, Eddy menyebut pihak lain juga berupaya menjangkau PAN untuk berkomunikasi.


Jokowi Disebut Bakal Kumpulkan Lagi Ketua Umum Partai Koalisi

26 April 2023

Presiden Joko Widodo (tengah) bersiap memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jokowi Disebut Bakal Kumpulkan Lagi Ketua Umum Partai Koalisi

Sebelumnya pada 2 April 2023, Jokowi juga sudah bertemu dengan lima ketua umum partai koalisi. Tak mengundang Surya Paloh.


Hasto: Megawati dan Jokowi Berperan Tentukan Capres 2024

16 April 2023

Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Batu Tulis. 8 Oktober 2022. Dok PDIP
Hasto: Megawati dan Jokowi Berperan Tentukan Capres 2024

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai Presiden Jokowi dan Megawati akan menjadi penentu Capres 2024 yang akan diusung Koalisi Besar.


Zulhas dan Yusril Bertemu, Salah Satu yang Dibahas Pertengkaran Politik

14 April 2023

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menjeladkan hasil pertemuannya selama kurang lebih satu jam di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan pada Kamis malam, 13 April 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Zulhas dan Yusril Bertemu, Salah Satu yang Dibahas Pertengkaran Politik

Zulhas menjelaskan meskipun ada perbedaan dalam satu persoalan, tapi dia dan Yusril sepakat berkomunikasi dengan baik.