Ilmuwan Kecam Politik Bumi Hangus Koalisi Prabowo  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto, memberikan kata sambutan dalam pembekalan anggota DPR terpilih periode 2014-2019 Koalisi Merah Putih, di Jakarta, 26 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto, memberikan kata sambutan dalam pembekalan anggota DPR terpilih periode 2014-2019 Koalisi Merah Putih, di Jakarta, 26 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Kalangan pendidik yang tergabung dalam Aliansi Ilmuwan Indonesia mengecam strategi bumi hangus yang dilakukan koalisi partai pendukung Prabowo. Strategi itu terindikasi dari manuver mereka menguasai kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Pemusyawaratan Rakyat. (Baca : Fahri: Tak Ada Rencana Veto 100 Posisi Strategis)

    "Cara-cara bumi hangus dan kudeta parlemen dengan taktik menguasai kepemimpinan DPR dan MPR demi kepentingan elite perlu dikoreksi," ujar doktor filsafat dari Universitas Indonesia, Karlina Leksono Supelli, saat membacakan pernyataan sikapnya di Kampus UI Salemba, Kamis, 9 Oktober 2014. (Baca : Jimly: Pemakzulan Jokowi Nyaris Mustahil)

    Karlina menjelaskan, konstelasi di parlemen yang berkembang belakangan ini mengabaikan akal sehat dan penuh manipulasi dari elite yang haus kekuasaan. "Mereka memanipulasi kepentingan lewat jalur prosedur hukum dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat," katanya. (Baca : Kubu Prabowo Dianggap Pentingkan Kepuasan Sendiri)

    Hal itu terlihat dari pengesahan Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD serta Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Agenda yang disodorkan koalisi pro-Prabowo dalam UU Pilakda, kata Karlina, merupakan tragedi politik yang merampas hak rakyat untuk memilih kepala daerah mereka masing-masing. "Pemilihan kepala daerah lewat DPRD adalah kemunduran berpikir dan menolak proses bangsa untuk berdemokrasi," ujarnya.

    Bahkan, pandangan yang diperlihatkan kubu Prabowo juga merusak tatanan kenegaraan dalam sistem presidensial. Wacana amendemen yang mereka gagas justru memindahkan kekuasaan sepenuhnya ke tangan DPR. "Tata kelola negara kini berada di tangan oligarki politik dan membahayakan penguasaan sumber daya demi kepentingan elite," katanya.

    Dosen Fakultas Hukum UI, Sulistyowati Irianto, menjelaskan, pernyataan sikap itu lahir dari diskusi panjang sekitar 350 kelompok akademikus dan ilmuwan dari berbagai kampus di Tanah Air. Mereka risih atas perkembangan peta politik nasional yang memperlihatkan polarisasi kepentingan.

    "Kami menggugah kesadaran para elite agar mau mendengar apa yang menjadi keinginan rakyat. Polarisasi kepentingan yang saat ini terlihat begitu telanjang, namun jauh dari kehendak baik bagi kepentingan bangsa dan bernegara. Suara yang kami percayakan kepada mereka disalahgunakan," ujarnya.

    RIKY FERDIANTO

    Berita Terpopuler
    Novel FPI Menyerahkan Diri ke Polda Metro Jaya
    Seusai Geger MPR, Mega-SBY Kunci Stabilitas Politik|
    FPI: Ahok Tak Akan Bisa Bubarkan Kami 
    Nazaruddin: Ibas Terima Duit Korupsi Wisma Atlet 
    Bantah Jokowi, KSAD Pamer Leopard Tak Rusak Jalan  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.