TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, mengusulkan pemisahan struktur Kejaksaan Agung dari lembaga eksekutif pemerintahan. Langkah itu perlu dipertimbangkan guna menjamin independensi di bidang penegakan hukum. (Baca: Koalisi Prabowo Siap Ajukan Veto untuk 100 Posisi)
Menurut Fahri, independensi Kejaksaan hanya bisa berjalan jika lembaga tersebut dirancang sebagai lembaga tinggi negara yang keberadaannya diatur dalam konstitusi. "Kejaksaan perlu masuk dalam konstitusi UUD 1945 sebagai lembaga independen," kata Fahri, Rabu, 8 Oktober 2014.
Di luar itu, Fahri melanjutkan, independensi penegakan hukum juga perlu dilakukan dengan memperkuat lembaga yudikatif. Agenda yang tidak kalah penting adalah penguatan kamar legislasi, khususnya terkait dengan peran yang dimiliki DPR. (Baca juga: Ketua MPR Janji Tak Akan Jegal Pelantikan Jokowi)
Fahri membantah jika agenda ini disodorkan Koalisi Merah Putih untuk memangkas kewenangan eksekutif. Apalagi jika dituduh sebagai agenda untuk menjegal pemerintahan Joko Widodo. "Menjatuhkan presiden itu susah. Jadi santai saja, tidak perlu khawatir."
RIKY FERDIANTO
Baca juga:
Pria Bunuh Diri di Menara BCA, Ini Identitasnya
PPP: PKS Tak Mau Mengalah Soal Wakil Ketua MPR
Incar Kursi Pimpinan MPR, PPP Membelot ke Koalisi Jokowi
PPP: 60 Persen Kaki Kami di Koalisi Jokowi
Zulkifli Hasan, Ketua MPR Periode 2014-2019
