Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

AJI Kritik Pemda Jateng Biayai Wartawan ke Jerman

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
Seorang  anggota AJI (Aliansi Jurnalis Independen) menunjukka sejumlah pin sebagai bentuk kampanye upah layak jurnalis. TEMPO/Fully Syafi
Seorang anggota AJI (Aliansi Jurnalis Independen) menunjukka sejumlah pin sebagai bentuk kampanye upah layak jurnalis. TEMPO/Fully Syafi
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang menentang rencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberangkatkan sejumlah wartawan untuk pelatihan jurnalistik ke Jerman yang dibiayai APBD. Alasannya, Pemerintah Provinsi tak wajib mendidik wartawan. Sebaliknya perusahaan media dan organisasi profesi wartawan lah yang wajib mendidik wartawan. "Kalangan media juga harus selalu mencegah potensi terjadinya konflik kepentingan," kata ketua AJI Semarang, Rofiudin, Rabu 8 Oktober, 2014.

Menurut Rofiudin, pemberangakatan jurnalis yang biasa meliput di gubernuran akan menggangu profesi yang produknya terkait dengan kepentingan publik. "Pemberangkatan dengan alasan pelatihan jurnalis ke Jerman bagian dari suap dalam bentuk pemberian fasilitas yang mempengaruhi independensi," kata Rofiudin menegaskan.

Ia menilai rencana pengiriman jurnalis oleh pemerintah provinsi Jateng  itu mencerminkan sikap pemerintah yang  tak mau menegakkan etika jurnalistik. “Kebijakan itu tak sesuai dengan komitmen  pemerintahan Gubernur Ganjar Pranowo yang sebelumnya  menghapus anggaran bantuan untuk wartawan dan mengalihkan alokasi APBD yang lebih pro kerakyatan,” ujar Rofiudin.

Dengan begitu AJI mendesak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko menggunakan alokasi APBD yang lebih pro kerakyatan serta menghemat anggaran yang tidak pro public, termasuk rencana mengirim jurnalis untuk belajar ke Jerman.

Ia menyarankan jika pemerintah Jateng ingin mendorong perbaikan dunia pers dengan menyadari kondisi ketenagakerjaan dalam industri pers yang masih menerima upah dibawah upah minimum kabupaten dan kota.  “Lebih baik keluarkan kebijakan upah sektoral jurnalis atau menindak pemilik media yang masih membayar jurnalisnya dengan upah tak manusiawi,” katanya.

Persoalan pengupahan jurnalis yang tak sesuai  dengan UMK itu dinilai menjadi tangung jawab pemerintah daerah di sektor perburuhan, minimnya upah yang diterima jurnalis itu akan berpengaruh suap dan budaya menerima amplop  wartawan, sehingga mempengaruhi independensi dalam membuat menyajkan informasi ke publik.(Baca: AJI Bandung Imbau Tidak Suap Wartawan)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto juga menyayangkan rencana pengiriman wartawan ke Jerman dengan alasan untuk pelatihan itu. “Tak ada relevansinya dengan kepentingan rakyat. Saya justru  khawatir  memberangkatkan wartawan ke Jerman akan membungkamkan Jurnalis untuk kritis,” kata Eko Haryanto.

Ia mencurigai upaya pemerintah Jateng hanya mengajak wartawan tertentu ke Jerman yang pro kebijakan pemerintah atau untuk membungkam jurnalis kritis. Selain itu Eko  menuding alokasi anggaran untuk wartawan ke Jerman rawan disalahgunakan. “Dana belanja daerah untuk organisasi wartawan selama ini tak digunakan sesuai kebutuhan dan cenederung dihamburkan,” katanya. Dia menyarankan:
“Sebaiknya pangil saja pemateri dari asing agar melatih jurnalis di dalam negeri.”

EDI FAISOL

Terpopuler:
Koalisi Jokowi Sukses Rayu DPD, Siapa Dalangnya? 
Incar Kursi Pimpinan MPR, PPP Membelot ke Koalisi Jokowi 
Zulkifli Hasan, Ketua MPR Periode 2014-2019
Tiga Taktik Koalisi Prabowo Rebut Pimpinan MPR

Iklan

AJI


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

AJI Ternate Kecam Penganiayaan terhadap Jurnalis di Bacan

1 jam lalu

Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam  Solidaritas Jurnalis Bali melakukan aksi di Kantor Kejaksaan Tinggi Bali, Denpasar, Bali, Rabu 1 Desember 2021. Aksi itu dilakukan untuk menuntut dua orang terdakwa dalam kasus kekerasan terhadap Nurhadi yang merupakan jurnalis Tempo di Surabaya diberikan hukuman maksimal serta mendesak Polda Jawa Timur untuk menangkap para pelaku lain dalam kasus tersebut. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
AJI Ternate Kecam Penganiayaan terhadap Jurnalis di Bacan

Kekerasan yang dilakukan anggota TNI Angkatan Laut itu merupakan bentuk penghalangan terhadap kerja jurnalistik yang tidak sepatutnya terjadi.


Indeks Keselamatan Jurnalis 2023: Ormas dan Polisi Paling Berpotensi Lakukan Kekerasan

5 jam lalu

Wartawan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menggelar aksi solidaritas untuk jurnalis Tempo Nurhadi, di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, Selasa, 11 Januari 2022. Jurnalis Tempo Nurhadi menjadi korban kekerasan ketika melaksanakan peliputan investigasi di Surabaya, Jawa Timur. TEMPO/Muhammad Hidayat
Indeks Keselamatan Jurnalis 2023: Ormas dan Polisi Paling Berpotensi Lakukan Kekerasan

Ormas dan kepolisian dianggap paling berpotensi melakukan kekerasan terhadap jurnalis.


Respons AJI dan LBH Pers terhadap Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

35 hari lalu

Presiden RI Jokowi memberikan sambutan saat puncak perayaan Hari Pers Nasional 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. Jokowi menganggap bahwa kebebasan pers di Indonesia masih berjalan dengan baik. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Respons AJI dan LBH Pers terhadap Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

AJI dan LBH Pers meminta Perpres Publisher Rights yang telah disahkan Presiden Jokowi dijalankan secara akuntabel.


AJI dan Monash University Imbau Pentingnya Penghapusan Ujaran Kebencian di Masa Pemilu 2024

44 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
AJI dan Monash University Imbau Pentingnya Penghapusan Ujaran Kebencian di Masa Pemilu 2024

Ujaran kebencian berpotensi memicu perselisihan sosial. Ujaran kebencian juga dapat berujung pada stigma, persekusi, dan kekerasan.


Respons Ketua BEM UGM Soal 3 Pakar Hukum dan Sutradara Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi

44 hari lalu

Foto tangkapan layar dari film Dirty Vote, Zainal Arifin Mochtar (kiri), Bivitri Susanti (tengah), Feri Amsari (kanan), narasumber dalam film Dirty Vote. Youtube
Respons Ketua BEM UGM Soal 3 Pakar Hukum dan Sutradara Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi

Ketua BEM UGM tanggapi pelaporan ke polisi terhadap sutradara dan 3 pakar hukum pemeran di film Dirty Vote. Ia khawatir terhadap kebebasan berpendapat


Kasus Ujaran Kebencian Meningkat Terhadap Kelompok Minoritas Sepanjang Pemilu 2024

45 hari lalu

Ilustrasi Ujaran Kebencian. shutterstock.com
Kasus Ujaran Kebencian Meningkat Terhadap Kelompok Minoritas Sepanjang Pemilu 2024

Ujaran kebencian terbanyak ditujukan terhadap kelompok Yahudi, disusul kelompok penyandang disabilitas.


AJI dan Mahasiswa Kediri Gelar Mimbar Bebas Darurat Demokrasi

46 hari lalu

Sekretaris AJI Kediri, Rekian membacakan pernyataan sikap bersama organisasi ekstra kampus di Kediri. TEMPO/Hari Triwasono
AJI dan Mahasiswa Kediri Gelar Mimbar Bebas Darurat Demokrasi

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri bersama organisasi mahasiswa menggelar mimbar bebas bertajuk 'Darurat Demokrasi' di Kediri, Minggu, 11 Februari 2024.


Jurnalis Diduga Jadi Korban Pelecehan saat Liput Kampanye Ganjar-Mahfud di Semarang

47 hari lalu

Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyapa pendukungnya saat kampanye bertajuk Hajatan Rakyat di Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 10 Februari 2024. Acara tersebut merupakan kampanye terakhir yang dihadiri oleh puluhan ribu simpatisan Ganjar-Mahfud dari berbagai daerah. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jurnalis Diduga Jadi Korban Pelecehan saat Liput Kampanye Ganjar-Mahfud di Semarang

Seorang jurnalis perempuan diduga menjadi korban pelecehan seksual saat meliput kampanye pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Semarang


Dewan Pers Terima Aduan Narasumber Majalah Tempo yang Dikriminalisasi

9 Januari 2024

KontraS Surabaya Fathkul Khoir dan Narasumber Majalah Tempo Korban Kriminalisasi Kosala Limbang Jaya mendatangi Dewan Pers untuk mengadukan  mengadukan dugaan kriminalisasi oleh kepolisian Selasa 9 Januari 2023. TEMP0/Bagus
Dewan Pers Terima Aduan Narasumber Majalah Tempo yang Dikriminalisasi

Dewan Pers sudah menyatakan ke Polres Pasuruan Kota bahwa kasus yang menimpa Kosala Limbang Jaya harus diselesaikan melalui mereka.


KontraS Surabaya dan AJI Adukan Diskriminasi yang Dialami Narasumber Majalah Tempo ke Dewan Pers

9 Januari 2024

Perwakilan KontraS Surabaya, Fathkul Khoir (baju biru) bersama sejumlah perwakilan AJI mendatangi Dewan Pers untuk mengadukan upaya kriminalisasi yang dialami narasumber berita di Majalah Tempo berjudul
KontraS Surabaya dan AJI Adukan Diskriminasi yang Dialami Narasumber Majalah Tempo ke Dewan Pers

KontraS Surabaya dan AJI mengadukan upaya kriminalisasi yang dialami narasumber berita di Majalah Tempo berjudul "Buntu di Pom Bensin Yonzipur" edisi 28 Februari 2021.