AJI Kritik Pemda Jateng Biayai Wartawan ke Jerman

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang  anggota AJI (Aliansi Jurnalis Independen) menunjukka sejumlah pin sebagai bentuk kampanye upah layak jurnalis. TEMPO/Fully Syafi

    Seorang anggota AJI (Aliansi Jurnalis Independen) menunjukka sejumlah pin sebagai bentuk kampanye upah layak jurnalis. TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.CO, Semarang - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang menentang rencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberangkatkan sejumlah wartawan untuk pelatihan jurnalistik ke Jerman yang dibiayai APBD. Alasannya, Pemerintah Provinsi tak wajib mendidik wartawan. Sebaliknya perusahaan media dan organisasi profesi wartawan lah yang wajib mendidik wartawan. "Kalangan media juga harus selalu mencegah potensi terjadinya konflik kepentingan," kata ketua AJI Semarang, Rofiudin, Rabu 8 Oktober, 2014.

    Menurut Rofiudin, pemberangakatan jurnalis yang biasa meliput di gubernuran akan menggangu profesi yang produknya terkait dengan kepentingan publik. "Pemberangkatan dengan alasan pelatihan jurnalis ke Jerman bagian dari suap dalam bentuk pemberian fasilitas yang mempengaruhi independensi," kata Rofiudin menegaskan.

    Ia menilai rencana pengiriman jurnalis oleh pemerintah provinsi Jateng  itu mencerminkan sikap pemerintah yang  tak mau menegakkan etika jurnalistik. “Kebijakan itu tak sesuai dengan komitmen  pemerintahan Gubernur Ganjar Pranowo yang sebelumnya  menghapus anggaran bantuan untuk wartawan dan mengalihkan alokasi APBD yang lebih pro kerakyatan,” ujar Rofiudin.

    Dengan begitu AJI mendesak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko menggunakan alokasi APBD yang lebih pro kerakyatan serta menghemat anggaran yang tidak pro public, termasuk rencana mengirim jurnalis untuk belajar ke Jerman.

    Ia menyarankan jika pemerintah Jateng ingin mendorong perbaikan dunia pers dengan menyadari kondisi ketenagakerjaan dalam industri pers yang masih menerima upah dibawah upah minimum kabupaten dan kota.  “Lebih baik keluarkan kebijakan upah sektoral jurnalis atau menindak pemilik media yang masih membayar jurnalisnya dengan upah tak manusiawi,” katanya.

    Persoalan pengupahan jurnalis yang tak sesuai  dengan UMK itu dinilai menjadi tangung jawab pemerintah daerah di sektor perburuhan, minimnya upah yang diterima jurnalis itu akan berpengaruh suap dan budaya menerima amplop  wartawan, sehingga mempengaruhi independensi dalam membuat menyajkan informasi ke publik.(Baca: AJI Bandung Imbau Tidak Suap Wartawan)

    Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto juga menyayangkan rencana pengiriman wartawan ke Jerman dengan alasan untuk pelatihan itu. “Tak ada relevansinya dengan kepentingan rakyat. Saya justru  khawatir  memberangkatkan wartawan ke Jerman akan membungkamkan Jurnalis untuk kritis,” kata Eko Haryanto.

    Ia mencurigai upaya pemerintah Jateng hanya mengajak wartawan tertentu ke Jerman yang pro kebijakan pemerintah atau untuk membungkam jurnalis kritis. Selain itu Eko  menuding alokasi anggaran untuk wartawan ke Jerman rawan disalahgunakan. “Dana belanja daerah untuk organisasi wartawan selama ini tak digunakan sesuai kebutuhan dan cenederung dihamburkan,” katanya. Dia menyarankan:
    “Sebaiknya pangil saja pemateri dari asing agar melatih jurnalis di dalam negeri.”

    EDI FAISOL

    Terpopuler:
    Koalisi Jokowi Sukses Rayu DPD, Siapa Dalangnya? 
    Incar Kursi Pimpinan MPR, PPP Membelot ke Koalisi Jokowi 
    Zulkifli Hasan, Ketua MPR Periode 2014-2019
    Tiga Taktik Koalisi Prabowo Rebut Pimpinan MPR


  • AJI
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Realitas Versus Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia

    Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019 mencatat luas area perkebunan 2016 mencapai 11,2 juta hektare. Namun realitas berkata lain.