TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar rapat gabungan untuk lima orang dari setiap fraksi dan delapan utusan Dewan Perwakilan Daerah sore ini, Selasa, 7 Oktober 2014. Rapat yang dihadiri 58 anggota majelis ini sejatinya dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00, namun akhirnya molor menjadi 16.30. (Baca: Incar Pimpinan MPR, PPP Membelot ke Koalisi Jokowi)
"Rapat kita mulai secara tertutup," kata ketua sementara MPR, Maimanah Umar, dengan didampingi Ade Rezki Pratama. Sampai berita ini dibuat, rapat gabungan di Gedung Nusantara VI belum selesai. Rapat ini menentukan mekanisme pemilihan pimpinan MPR di sidang paripurna, apakah lewat pemungutan suara atau musyawarah mufakat, serta jumlah paket yang akan diusulkan. (Baca: Paripurna MPR, Koalisi Prabowo Banyak Interupsi dan Lawan Kubu Prabowo, Mega-Jokowi Bisa Kalah 5-0)
Hingga pukul 15.30, rapat baru dihadiri lima fraksi yang tergabung dalam koalisi pro-Joko Widodo, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura plus Partai Persatuan Pembangunan. Adapun koalisi pro-Prabowo Subianto yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional datang terlambat. (Baca: Koalisi Jokowi Sukses Rayu DPD, Siapa Dalangnya? dan Berebut Ketua MPR, DPD Tetap Kompak Satu Nama)
Datang terlambat, koalisi pro-Prabowo meminta rapat ditunda hingga pukul 16.00 WIB, yang kembali molor menjadi 16.30. Koalisi yang mendominasi parlemen itu sebelumnya sibuk menggelar rapat internal fraksi. "Ya, ditunda sebentar," kata Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding, seusai berwudu sembari menuju musala di Kompleks Parlemen, Senayan. (Baca: Rupiah Jeblok bila Koalisi Prabowo Kuasai MPR dan Pemilihan Pimpinan MPR Ditunda Besok)
Sebelum rapat dimulai, Wakil Sekretaris Jenderal PPP Syaifullah Tamliha keluar dari ruang rapat sambil membawa berkas-berkas. Menurut dia, berkas itu merupakan perjanjian partainya dengan koalisi pro-Prabowo dan surat persetujuan untuk bergabung dengan koalisi pro-Jokowi. (Baca: Koalisi Jokowi Pesimis Paket Pimpinan MPR Diterima dan DPD Pilih Oesman Sapta sebagai Pimpinan MPR)
Syaifullah bergegas menuju Hotel Mulia yang letaknya sekitar 100 meter dari gedung parlemen. Di sana, dia akan bertemu dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali untuk meminta tanda tangan dan persetujuan pindah dukungan. "Malam ini, kami akan resmi menyatakan sikap PPP," ujarnya. (Baca: MK Tunda Sidangkan Pasal Pemilihan Ketua MPR dan Cara Gerindra, Demokrat, dan PPP Bagi Kursi di DPR dan MPR)
Perpindahan PPP dari koalisi pro-Prabowo tentunya menambah kekuatan koalisi pro-Jokowi bila pemilihan pimpinan MPR ditentukan melalui voting. Bila tanpa PPP, koalisi pendukung Jokowi ini hanya punya 207 suara ditambah dengan 132 suara DPD menjadi 339 suara. Itu pun jika seluruh anggota hadir sewaktu pemungutan suara. Adapun dengan PPP, koalisi pro-Prabowo mempunyai 353 suara. Namun, bila PPP berpindah, komposisi menjadi 378 suara untuk koalisi pro-Jokowi dan 314 suara untuk koalisi pro-Prabowo. (Baca juga di sini: Rapat Paripurna MPR, Koalisi Prabowo Banyak Interupsi)
SUNDARI SUDJIANTO
Berita Terpopuler:
JK Bantah Mega Tidak Mau Bertemu SBY
Investor Tunggu Sikap Politik Megawati
Rupiah Jeblok bila Koalisi Prabowo Kuasai MPR
Soal Pilkada DPRD, Gubernur PDIP Ini Lapor PBB
