TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu hari ini, Selasa, 7 Oktober 2014. Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan Anggito diperiksa dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013.
"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SDA (Suryadharma Ali)," kata Priharsa, Selasa, 7 Oktober 2014. Bila memenuhi pangilan ini, Anggito untuk keempat kalinya diperiksa sebagai saksi untuk bekas Menteri Agama itu. Anggito pertama kali diperiksa pada 11 Agustus lalu. Pemeriksaan berikutnya pada 18 Agustus dan 26 September lalu. (Baca: Suryadharma Akhirnya Jadi Tersangka)
Selain Anggito, penyidik juga memanggil pegawai Kementerian Agama Suyatno dan Titin Maryati dari swasta.
KPK menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali (saat itu) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji periode 2012-2013 pada 22 Mei 2014. Dia diduga menyelewengkan akomodasi haji dengan total anggaran Rp 1 triliun. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu juga diduga menyalahgunakan wewenang karena membawa rombongan haji jumbo yang terdiri atas keluarga, kolega, dan anggota DPR.
Menurut Wakil Ketua KPK Zulkarnain, pihaknya ingin mempercepat proses penyidikan kasus Suryadharma ini. Dia mengatakan proses penyidikan masih pada tahap pemanggilan ulang beberapa saksi yang sebelumnya mangkir. Terkait pemeriksaan Suryadharma sebagai tersangka, kata dia, menunggu proses pemberkasan hampir rampung dulu. (Baca: Kasus Haji, KPK Direpotkan Hukum di Saudi)
Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan kasus korupsi yang menjerat Suryadharma tidak hanya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, transportasi, pemondokan, dan katering. Kasus juga berkaitan dengan penggunaan dana setoran haji, kuota, dan penganggaran karena sebagian dana haji itu bersumber dari APBN. "Dan ini memerlukan waktu untuk menelusuri lebih jauh," ujar Johan.
Menurut Johan, KPK masih mendalami siapa saja yang terlibat. Karena itu, ada tiga jenis orang yang diperiksa, yaitu pejabat Kementerian Agama, orang-orang yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji, dan yang pernah ikut haji. Dia mengatakan tidak menutup kemungkinan anggota DPR terkait proses penganggaran juga bisa terjerat kasus penyelenggaraan ibadah haji. "Siapa pun, kalau ditemukan alat buktinya," ujarnya.
LINDA TRIANITA
Baca juga:
Lawan Kubu Prabowo, Mega-Jokowi Bisa Kalah 5-0
Ada Udang di Balik Perpu SBY dan Koalisi Prabowo
Dari Harvard, Karen Mau Bantu Jokowi
Ahok Ingin Bubarkan FPI
