DPD Inginkan Musyawarah Pilih Pimpinan MPR

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menekankan DPD berharap pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak melalui mekanisme voting melainkan melalui musyawarah mufakat.

    Irman mengatakan seluruh anggota DPD di MPR sudah menyepakati pemilihan pimpinan MPR melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. (Baca: Incar Kursi MPR, DPD Lobi Koalisi Prabowo dan Jokowi)

    "DPD akan solid karena mempunyai visi yang sama. Pandangan DPD, seluruhnya kami mengharapkan pemilihan pimpinan lembaga MPR ini dengan musyawarah dan mufakat," kata Irman di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 6 Oktober 2014.

    Irman enggan mengomentari anggota DPD yang dimasukkan ke dalam paket pimpinan MPR. Irman mengatakan persoalan pimpinan MPR bukan soal paket-paket yang diinginkan dua belah pihak yang terbelah di MPR.

    "Ini bukan soal paket. Pertanyannya ada dua, kubu yang satu menginginkan voting, sedangkan kubu yang satu lagi tidak mau voting melainkan mekanisme musyawarah dan mufakat," kata Irman.

    Fraksi DPD di MPR, Irman melanjutkan, tidak masuk ke kedua belah kubu mana pun, baik koalisi Prabowo Subianto maupun koalisi Joko Widodo. (Baca: Setuju Ketua MPR dari DPD, Demokrat Siapkan Kader)

    "Soal musyawarah mufakat itu bukan dari Koalisi Indonesia Hebat," kata Irman.

    Mengenai pembahasan pimpinan MPR, Irman mengatakan, nantinya bisa saja tidak sesuai keinginan DPD, yaitu keputusan diambil melalui mekanisme voting. Ini mungkin terjadi karena koalisi Prabowo mendominasi kursi MPR.

    "Kalau melalui voting disepakati, ya, kita tanyakan dulu kepada publik. Biar masyarakat menilai siapa yang memaksakan ingin voting ini dalam menentukan pimpinan MPR," kata Irman. (Baca: 4 Jagoan Demokrat untuk Duduki Ketua MPR)

    Malam ini, MPR akan menetapkan pimpinan melalui rapat paripurna. Koalisi Jokowi-JK mengakomodasi anggota DPD sebagai ketua MPR. Sedangkan koalisi Prabowo berkeras agar ketua MPR dari Demokrat dan wakil wakilnya berasal dari Golkar, PKS, PAN, dan DPD.

    NURIMAN JAYABUANA

    Berita Terpopuler:
    Unjuk Rasa Berakhir Ricuh, FPI Salahkan Ahok
    Koalisi Prabowo Diklaim Dukung Perpu Pilkada
    SBY Ungkap Gagalnya Pertemuan dengan Mega


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sah Tidak Sah Bitcoin sebagai Alat Pembayaran yang di Indonesia

    Bitcoin menjadi perbincangan publik setelah Tesla, perusahaan milik Elon Musk, membeli aset uang kripto itu. Bagaimana keabsahan Bitcoin di Indonesia?