Ini Profil Nurhayati Calon Ketua MPR dari Demokrat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • SBY didampingi Ketua fraksi PD Nurhayati Assegaf (kanan), beri keterangan pers usai rapat konsolidasi PD, di Jakarta, 30 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    SBY didampingi Ketua fraksi PD Nurhayati Assegaf (kanan), beri keterangan pers usai rapat konsolidasi PD, di Jakarta, 30 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Prabowo memastikan salah satu kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat akan diisi oleh kader dari Partai Demokrat. Nama yang paling sering disebut untuk mengisi posisi ini adalah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Nurhayati Ali Assegaf.

    Kiprah Nurhayati di parlemen dimulai tahun 2004. Nurhayati sendiri mulai beraktivitas sebagai pengurus Partai Demokrat pada 2003. Saat itu Nurhayati berperan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dan Ketua Departemen Luar Negeri. Kemudian, pada 2005, Nurhayati dicalonkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, yang akhirnya diduduki oleh Hadi Utomo.

    Tahun 2009, Nurhayati kembali masuk DPR dan bertugas di Komisi Pertahanan DPR. Pada periode ini, Nurhayati dipercaya sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat. (Baca: Koalisi Prabowo Beri Kursi MPR ke Demokrat dan PPP)

    Selain aktif di DPR, Nurhayati menjadi Ketua Delegasi Indonesia dalam Inter-Parliamentary Union. Selain Nurhayati, mantan Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan disebut-sebut berpeluang menduduki kursi Ketua MPR.

    Namun Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan Mangindaan baru saja ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Demokrat di MPR. (Baca: Pimpinan Koalisi Sambangi Rumah Megawati)

    Kemarin, koalisi pendukung Prabowo mengadakan pertemuan di kediaman Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie. Isi pertemuan adalah membahas calon pimpinan MPR.

    Dua partai yang sudah pasti mengisi kursi pimpinan adalah Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan. "Demokrat dan PPP sudah masuk ke paket pimpinan," kata anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, kemarin.

    TIKA PRIMANDARI I PRIHANDOKO I TRI SUHARMAN

     

    Baca juga:
    Masalah Dengan Ancol Hambat Kreativitas Sea World
    Habib Selon Ogah Komentari Aksi FPI
    Kue Kurma, Lengkapi Sajian Menu Idhu Adha
    Menikmati Lebaran dengan Sajian Daging Kurban


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.