Adian: Anggota DPR Terima Rp 90 Juta per Bulan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen Aktivis 98 Adian Napitupulu (kiri) mendampingi Presiden terpilih Jokowi saat menjawab pertanyaan dalam Pertemuan Nasional Aktivis 98 di Denpasar, 27 September  2014. Acara ini digelar sebagai bentuk konsolidasi. TEMPO/Johannes P. Christo

    Sekjen Aktivis 98 Adian Napitupulu (kiri) mendampingi Presiden terpilih Jokowi saat menjawab pertanyaan dalam Pertemuan Nasional Aktivis 98 di Denpasar, 27 September 2014. Acara ini digelar sebagai bentuk konsolidasi. TEMPO/Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR, Adian Napitupulu, membocorkan uang yang diterimanya setiap bulan sebagai wakil rakyat. "Kalau dirata-rata per bulannya, kami bisa dapat Rp 80-90 juta per bulan. Itu sudah include semua," katanya saat dihubungi pada 2 Oktober 2014.

    Ia menjelaskan gaji sebenarnya seorang anggota DPR itu sekitar Rp 50 juta. Jumlah itu belum dipotong untuk beberapa keperluan, seperti untuk partai, pajak, dan beberapa potongan lain. "Jadi take home pay kira-kira Rp 30-35 juta," katanya. (Baca: Pakai Jaket Kulit, Adian Diusir Paspampres)

    Uang Rp 30-35 juta itu belum ditambah dari uang rapat, uang transport, dan beberapa uang tambahan lain bila para anggota Dewan melakukan kegiatan. Kalau ditotal setahun dan dibagi per bulan, jumlahnya bisa mencapai Rp 80-90 juta yang bisa diterima seorang legislator. (Baca: Berbaju ‘Gembel’ Saat Geladi Bersih Pelantikan DPR)

    Menurut Adian, jumlah itu akan besar bila hanya digunakan untuk keluarga dengan dua anak seperti keluarga intinya. Namun jumlah itu akan semakin kecil bila digunakan untuk memberikan tanggung jawab kepada daerah pemilihannya.

    "Saya kan harus menjaga jaringan dengan 400 desa di daerah pemilihan saya," kata wakil dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V, Kabupaten Bogor, itu. Ia masih ingin melaksanakan janjinya dengan mengurus daerah yang sudah memenangkan namanya itu.

    MITRA TARIGAN

    Berita Terpopuler
    Malinda Dee Khawatirkan Silikon di Tubuhnya
    Siapa Yulian, Kader PDIP yang Cium Ceu Popong
    PDIP: Jokowi Setia pada Politik Non-Transaksional
    Silikon Copot, Malinda Dee Wajib Tidur Tengkurap


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.