Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Diboikot DPR, 4 Kekuatan Besar Dukung Jokowi

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Jokowi. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Jokowi. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan Jokowi tidak perlu khawatir jika DPR tidak mendukung pemerintahnya. "Banyak pihak lain yang bisa mendukung jalannya pemerintahan," kata Refly ketika dihubungi Tempo, Kamis, 2 Oktober 2014.

Menurut Refly, ada empat kekuatan besar yang mendukung Jokowi, yakni rakyat, pers, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menjelaskan, status kepresidenan Jokowi bisa berjalan lancar dengan dukungan rakyat dan lembaga-lembaga tersebut. (Baca: Pemilihan Pimpinan DPR Tergesa-gesa, Fahri Hamzah: Demi Jokowi)

Jokowi akan didukung rakyat jika bisa membuat kebijakan prorakyat, sehingga pemerintahnya akan aman. "Dalam demokrasi, rakyat adalah prioritas utama," ujar Refly. Pun jika Jokowi membuat program-program prorakyat, parlemen tidak mungkin menghalangi. (Baca: Sidang DPR, Ada Teriakan Sampai Kepalan Tangan)

Adapun pers, kata Refly, akan mendukung kerja Jokowi lewat pengawasan. Pers akan memberitakan segala tindak-tanduk Jokowi. Pakar tata negara dari Universit de Rouen, Prancis, Jean-Philippe Derosier, mengakui peran pers ini. "Saya percaya pers sebagai partisi keempat dalam demokrasi." (Baca: Cara Gerindra, Demokrat, dan PPP Bagi Kursi di DPR dan MPR)

Jokowi juga diimbau selektif dalam menyetujui undang-undang. Pesiden, Refly menambahkan, berhak memilah undang-undang yang paling cocok bagi rakyat. "MK akan siap menguji setiap undang-undang yang disahkan," katanya. Undang-undang itulah yang bagus dan berguna bagi rakyat karena melalui penyaringan yang berlapis. (Baca: Pengunduran Diri Jokowi Bakal Dijegal di DPRD?)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam sistem pemerintahan demokrasi presidensial Indonesia, presiden tidak berwenang mengutak-atik parlemen. Namun presiden bisa membantu KPK yang akan mengawasi gerak-gerik parlemen. "Dukungan presiden sangat diperlukan KPK," kata Refly. Karena itu, Refly menegaskam, pemerintah Joko Widodo tidak perlu khawatir terhadap dominasi koalisi pendukung Prabowo di parlemen. "Posisi presiden tetap lebih kuat." (Baca juga: Ibas: Kami Sepaham dengan Koalisi Prabowo)

ANDI RUSLI

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:
Megawati ke Gus Dur: Sampeyan Enak, Saya Pusing
Keluarga Adam Malik Gugat Bank Swiss Bikin Heboh
Berapa Uang Saku Pelantikan Anggota DPR?
Duka Pewaris Naskah 'Genjer-genjer'

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Presiden Jokowi Tanam Tebu di Merauke, Bisakah RI Swasembada Gula seperti Zaman Hindia Belanda?

24 menit lalu

Presiden Joko Widodo melakukan penanaman tebu perdana di PT Global Papua Abadi, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Selasa (23/7/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi Tanam Tebu di Merauke, Bisakah RI Swasembada Gula seperti Zaman Hindia Belanda?

Presiden Jokowi melakukan penanaman perdana tebu di lahan PT Global Papua Abadi, Kabupaten Merauke. Indonesia pernah jadi eksportir gula dunia.


Jokowi akan Takziah ke Kediaman Hamzah Haz Siang Ini

44 menit lalu

Anggota Dewan Pembina Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hamzah Haz. TEMPO/STR/Imam Sukamto
Jokowi akan Takziah ke Kediaman Hamzah Haz Siang Ini

Jenazah Hamzah Haz akan dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga di Cisarua Bogor siang ini setelah salat zuhur.


Jokowi Tanam Tebu Perdana di Merauke: Lapangannya Datar, Air Melimpah, Kesempatan untuk Jadi Lumbung Pangan..

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan penanaman tebu perdana di PT Global Papua Abadi, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Selasa (23/7/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Tanam Tebu Perdana di Merauke: Lapangannya Datar, Air Melimpah, Kesempatan untuk Jadi Lumbung Pangan..

Presiden Jokowi didampingi Iriana kemarin menanam tebu perdana di lahan PT Global Papua Abadi, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.


Bisakah Kelapa Diolah Menjadi Bahan Bakar Pesawat Seperti Keinginan Presiden Jokowi?

3 jam lalu

Ilustrasi minyak kelapa untuk  Bioavtur. antaranews.com
Bisakah Kelapa Diolah Menjadi Bahan Bakar Pesawat Seperti Keinginan Presiden Jokowi?

Kelapa dapat diolah dengan menghasilkan minyak kelapa yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar pesawat ramah lingkungan atau bioavtur.


Jokowi Kunjungi Megaproyek di Merauke, Jamin Prabowo Lanjutkan Kebijakan Pangan

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo (depan, kelima kiri) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (depan, ketiga kanan) saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional Ke-40 di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua, Selasa 23 Juli 2024. Hari Anak Nasional bertema
Jokowi Kunjungi Megaproyek di Merauke, Jamin Prabowo Lanjutkan Kebijakan Pangan

Presiden Jokowi melakukan penanaman tebu di Kampung Sermayam kemarin.


Penyusunan DIM RUU TNI: Tak Ada Usulan Penghapusan Larangan Berbisnis Prajurit

5 jam lalu

Prajurit TNI dari tiga matra mengikuti Geladi Bersih Upacara Hari Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Oktober 2019. Tempo/Imam Sukamto
Penyusunan DIM RUU TNI: Tak Ada Usulan Penghapusan Larangan Berbisnis Prajurit

Dalam penyusunan DIM RUU TNI, tidak ada usulan perubahan pasal 39 huruf C UU TNI. Beleid itu menyatakan bahwa prajurit TNI dilarang untuk berbisnis.


Kemenkopolhukam Susun Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI, Ini Pasal-pasal yang Berubah

5 jam lalu

Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer.
Kemenkopolhukam Susun Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI, Ini Pasal-pasal yang Berubah

Dalam rapat penyusunan DIM RUU TNI terdapat dua pasal yang dibahas.


Cak Imin Bangga Suara PKB Meningkat Pesat di Pemilu 2024 Padahal Cuma Punya 2 Menteri di Kabinet

13 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-26 sekaligus pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Cak Imin Bangga Suara PKB Meningkat Pesat di Pemilu 2024 Padahal Cuma Punya 2 Menteri di Kabinet

Cak Imin menyebut keterbatasan 2 kursi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap bisa membuat PKB bertahan.


Sederet Elit Partai Politik di Acara Hari Lahir PKB tanpa Jokowi

15 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dengan mengangkat tema
Sederet Elit Partai Politik di Acara Hari Lahir PKB tanpa Jokowi

Para ketua umum partai politik menghadiri hari ulang tahun PKB. Presiden Jokowi tak hadir di acara PKB ini.


CORE Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2024 Melambat jadi 5 Persen: Tak Banyak Berubah 10 Tahun Terakhir

15 jam lalu

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. TEMPO/Tony Hartawan
CORE Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2024 Melambat jadi 5 Persen: Tak Banyak Berubah 10 Tahun Terakhir

CORE memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 secara keseluruhan hanya 4,9 sampai 5 persen. Tak banyak berubah sepuluh tahun terakhir.