TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan Jokowi tidak perlu khawatir jika DPR tidak mendukung pemerintahnya. "Banyak pihak lain yang bisa mendukung jalannya pemerintahan," kata Refly ketika dihubungi Tempo, Kamis, 2 Oktober 2014.
Menurut Refly, ada empat kekuatan besar yang mendukung Jokowi, yakni rakyat, pers, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menjelaskan, status kepresidenan Jokowi bisa berjalan lancar dengan dukungan rakyat dan lembaga-lembaga tersebut. (Baca: Pemilihan Pimpinan DPR Tergesa-gesa, Fahri Hamzah: Demi Jokowi)
Jokowi akan didukung rakyat jika bisa membuat kebijakan prorakyat, sehingga pemerintahnya akan aman. "Dalam demokrasi, rakyat adalah prioritas utama," ujar Refly. Pun jika Jokowi membuat program-program prorakyat, parlemen tidak mungkin menghalangi. (Baca: Sidang DPR, Ada Teriakan Sampai Kepalan Tangan)
Adapun pers, kata Refly, akan mendukung kerja Jokowi lewat pengawasan. Pers akan memberitakan segala tindak-tanduk Jokowi. Pakar tata negara dari Universit de Rouen, Prancis, Jean-Philippe Derosier, mengakui peran pers ini. "Saya percaya pers sebagai partisi keempat dalam demokrasi." (Baca: Cara Gerindra, Demokrat, dan PPP Bagi Kursi di DPR dan MPR)
Jokowi juga diimbau selektif dalam menyetujui undang-undang. Pesiden, Refly menambahkan, berhak memilah undang-undang yang paling cocok bagi rakyat. "MK akan siap menguji setiap undang-undang yang disahkan," katanya. Undang-undang itulah yang bagus dan berguna bagi rakyat karena melalui penyaringan yang berlapis. (Baca: Pengunduran Diri Jokowi Bakal Dijegal di DPRD?)
Dalam sistem pemerintahan demokrasi presidensial Indonesia, presiden tidak berwenang mengutak-atik parlemen. Namun presiden bisa membantu KPK yang akan mengawasi gerak-gerik parlemen. "Dukungan presiden sangat diperlukan KPK," kata Refly. Karena itu, Refly menegaskam, pemerintah Joko Widodo tidak perlu khawatir terhadap dominasi koalisi pendukung Prabowo di parlemen. "Posisi presiden tetap lebih kuat." (Baca juga: Ibas: Kami Sepaham dengan Koalisi Prabowo)
ANDI RUSLI
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD
Berita terpopuler lainnya:
Megawati ke Gus Dur: Sampeyan Enak, Saya Pusing
Keluarga Adam Malik Gugat Bank Swiss Bikin Heboh
Berapa Uang Saku Pelantikan Anggota DPR?
Duka Pewaris Naskah 'Genjer-genjer'
