Merunut Sikap Plinplan Pemerintah di UU Pilkada

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Sidang Priyo Budi Santoso saat mengetuk palu memutuskan Pilkada dipilih melalui DPRD saat rapat paripurna dengan agenda pembahasan pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat 26 September 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Ketua Sidang Priyo Budi Santoso saat mengetuk palu memutuskan Pilkada dipilih melalui DPRD saat rapat paripurna dengan agenda pembahasan pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat 26 September 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan sikap pemerintah yang mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung, bukan melalui DPRD seperti yang telah disahkan menjadi UU Pilkada. (Baca: Sengkarut Pilkada di DPR, Ini Asal Mulanya)

    Pernyataan itu kembali disampaikan SBY di Bandara Halim Perdanakusuma sesaat setelah kembali dari lawatan ke luar negeri, Selasa pagi, 30 September 2014. "Sejak awal, pemerintah menginginkan pilkada secara langsung dengan sejumlah perbaikan," kata SBY. (Baca: Nurhayati: Walk-Out Demokrat Inisiatif Saya)

    Ucapan SBY ini berbeda dengan isi draf Revisi UU Pilkada yang diajukan Kementerian Dalam Negeri kepada Parlemen. Dalam draf tersebut, pemerintah secara gamblang mengusulkan pemilihan secara tak langsung. (Baca: SBY Tak Punya Dasar Hukum Tolak UU Pilkada)

    Dalam beberapa rapat kabinet yang berlangsung sebelum paripurna DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Jumat dinihari, 26 September 2014, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga menegaskan sikap tersebut. Detailnya, pemerintah ingin pemilihan tingkat gubernur secara tak langsung. Sedangkan tingkat kabupaten dan kota dilakukan secara langsung. (Baca: RUU Pilkada Bikin Menteri Gamawan Jadi Doktor)

    Akan tetapi, setelah SBY menegaskan sikapnya, Gamawan justru membantah pernyataannya terdahulu. Gamawan mengklaim pemerintah sempat berubah sikap menjelang akhir pembicaraan dengan parlemen. Pemerintah berkukuh pilkada seluruh tingkat harus secara langsung. "Sudah beberapa kali disampaikan Direktorat Otonomi Daerah kepada Parlemen kalau pemerintah maunya langsung-langsung," kata Gamawan. (Baca: RUU Pilkada, Pemerintah Tolak Usul Demokrat)

    Dengan dalih yang sama, juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, juga mengatakan ada dinamika sikap pemerintah soal RUU Pilkada. Sikap akhir dan pasti dari SBY, menurut dia, pilkada secara langsung dengan sepuluh perbaikan sesuai dengan evaluasi dua periode pemerintahannya. (Baca: Demokrat: Tak Ada Instruksi All Out Jadi Walk-Out)

    Julian juga memastikan seluruh sikap yang dilakukan Gamawan adalah cerminan pemerintah dan sesuai amanat Presiden. Meski demikian, Julian berdalih SBY dan beberapa menteri tak tahu detail proses paripurna, termasuk pidato penerimaan, karena tengah berada dalam perjalanan dari New York ke Washington, Amerika Serikat. "Kemarin memang agak sulit saat itu berkomunikasi," katanya. (Baca juga: 5 Argumen DPR Soal Pilkada DPRD yang Terbantahkan)

    FRANSISCO ROSARIANS

    Topik terhangat:

    Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

    Berita terpopuler lainnya:
    Koalisi Prabowo Usulkan Pilpres oleh MPR Lagi
    Jokowi: Koalisi Merah Putih bagai Kerikil
    Penjual Kue Putu di Malang Tantang Amien Rais 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Menetapkan Jokowi Widodo - Ma'ruf Amin Pemenang Pilpres 2019

    Pada 21 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019. Inilah komposisi perolehan suara.